PELALAWAN (RA) - Masih dipusingkan soal pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Kabupaten Pelalawan kembali dibuat memutar otak dengan dikuranginya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai 10 persen dari total DAK yang diterima Pemerintah Kabupaten Setiap tahunnya.

Hal ini diungkapkan langsung Bupati Pelalawan HM.Harris kepada awak media, Rabu (27/4). Menurutnya, pemotongan DAK ini sendiri lansung dilakukan pemerintah pusat. Dan untuk mensiasati ada pemotongan tersebut Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan melakukan revisi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) nanti.

"Ya, kita akan melakukan kembali revisi anggaran pada anggaran APBDP nanti, yang jelas pemotongan mencapai 10 persen," ujar HM Harris.

Lantas apa dampaknya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan HM Harris mengatakan, pemotongan tersebut jelas berdampak pada bergesernya berbagai mata anggaran kegiatan kerja masing-masing satuan kerja prangkat daerah.

"Sebelumnya, anggaran kita juga bergeser disebabkan adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai 265 miliar rupiah. Saat ini kembali anggaran DAK yang dikurangi. Dapat kita bayangkan akan ada kegiatan yang akan dikorbankan, banyak kegiatan yang akan dilakukan rasionalisasi, baik mengurangi tenaga kerja sampai pada penundaan banyaknya kegiatan proyek tahun ini," ungkapnya.

Lebih spesifik,sambung Bupati sejak pemangkasan DBH, ditambah pemangkasan DAK Pemerintah Kabupaten Pelalawan jelas kembali diuji, sejauh mana daerah ini mampu bertahan, di tengah keterpurukan inflansi tersebut dalam melaksanakan pembangunan.

"Yang jelas akan ada lagi rasionalisasi tahap dua, berapa besarnya tentu kita hitung-hitung dahulu. Kemudian kita juga akan melakukan langkah-langkah penghematan,"tutupnya.


Laporan : JYP