KUANSING (RA) - Aksi damai Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riau di depan Gedung DPRD Provinsi Riau, Kamis (28/8/2025), membuahkan hasil positif.

DPRD Riau melalui Komisi V berkomitmen segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti tuntutan para buruh.

Pertemuan digelar di ruang Komisi V DPRD Riau yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V, Robin P. Hutagalung. Turut hadir perwakilan FSPMI dari berbagai daerah, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta aparat kepolisian.

Robin menegaskan, forum RDP nantinya akan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk pengusaha, DPRD, FSPMI, dan aparat penegak hukum.

"Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP. Forum ini menjadi wadah untuk mencari solusi bersama sekaligus memastikan adanya langkah konkret," ujar Robin.

Meski menyambut baik komitmen tersebut, perwakilan FSPMI meminta agar janji DPRD tidak berhenti pada tataran lisan.

Ketua DPW FSPMI Riau, Satria Putra, menegaskan pihaknya menuntut bukti nyata.

"Kami tidak ingin hanya janji manis. Buruh membutuhkan kepastian dan bukti nyata dari wakil rakyat," ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua KC FSPMI Pelalawan, Yudi Efrizon, mendesak agar dibuat notulen resmi.

"Kami meminta dokumen resmi yang ditandatangani pimpinan DPRD. Hal ini penting agar kami bisa memberikan kepastian kepada para buruh di lapangan," tegasnya.

Dukungan juga datang dari Kabupaten Kuantan Singingi. Ketua KC FSPMI Kuansing, Jon Hendri, menyampaikan apresiasi atas langkah DPRD Riau.

"Kami berharap perhatian wakil rakyat ini membawa kebaikan dan menjaga kondusifitas hubungan industrial di Riau. FSPMI Kuansing siap hadir bersama DPW FSPMI Riau untuk menyampaikan kondisi riil para pekerja, khususnya yang belum mendapatkan hak normatif," ungkapnya kepada media, Sabtu malam (30/8/2025).

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Robin memastikan bahwa DPRD Riau akan menindaklanjuti sesuai mekanisme resmi. Ia menambahkan, notulen hasil pertemuan akan disahkan dan ditandatangani Ketua DPRD Riau paling lambat Senin (1/9/2025).

"Dengan begitu, aspirasi ini tercatat secara resmi dan menjadi dasar tindak lanjut kita bersama," tutup Robin.

#Kuansing