PEKANBARU (RA) – Rencana penertiban kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menuai penolakan keras dari warga.

Sekitar 30 ribu jiwa yang telah menetap dan menggarap kebun sawit di kawasan itu dipaksa pindah secara mandiri, meninggalkan lahan yang telah mereka kelola bertahun-tahun.

Juru bicara masyarakat TNTN, Abdul Aziz, menegaskan bahwa warga bukan anti lingkungan. Menurutnya, mereka justru punya komitmen menjaga kelestarian alam jika diberikan solusi yang adil.

"Kalau tidak ada solusi yang jelas dan masyarakat tetap diusir, kami akan bertahan walaupun sampai mati. Kami cinta lingkungan. Di BAM DPR RI dan Komnas HAM, kami sudah tawarkan satu solusi," ujarnya, Selasa (12/8).

Abdul Aziz menjelaskan, pihaknya mengusulkan pemanfaatan 75 ribu hektar lahan negara yang beririsan dengan TNTN. Lahan tersebut saat ini ditanami akasia bekas konsesi HPH dan kini menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), tanpa pemukiman warga.

Warga bersedia menghijaukan kembali kawasan tersebut hingga menjadi hutan alami dengan biaya dari hasil perkebunan sawit yang mereka kelola saat ini. Perhitungannya, masyarakat mampu mengumpulkan Rp 30 miliar per tahun atau Rp 2,5 miliar per bulan, dengan menyisihkan Rp 500 ribu per hektar setiap tahun.

"Daripada merelokasi masyarakat yang banyak ini, bagaimana kalau taman nasionalnya yang kita relokasi ke sini. Yang menghutankan adalah masyarakat sendiri," kata Aziz.

Ia juga meminta pemerintah menempatkan enam pos militer bersenjata lengkap di kawasan itu untuk mencegah perambahan liar.

Lanskap TNTN saat ini memiliki luas 337.500 hektar, dengan sekitar 153 ribu hektar di antaranya berstatus konsesi HTI. Warga hanya meminta separuh dari lahan konsesi tersebut untuk program penghijauan berbasis masyarakat.

"Jangan malah diarahkan senjata ke kami. Ini bukti kami cinta lingkungan, flora, dan fauna. Kenapa dulu kami bisa masuk ke sini, jangan tanya kami. Tanya saja kepada yang punya otoritas," tegasnya.