KAMPAR (RA) - Pemerintah Kabupaten Kampar terus menggesa percepatan pembangunan jembatan di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu.

Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat pembahasan pembebasan lahan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, Rabu (9/7/2025) di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Bangkinang Kota.

Rapat turut dihadiri oleh Sekda Kampar Hambali, Plt Asisten I Setda Kampar Tengku Said Hidayat, Asisten III Setda Kampar Ir. Azwan, Kepala OPD terkait, Kepala BPN Kampar Andi Dermawan Lubis, Pj Kepala Desa Teratak Buluh Feri Rinaldi, Kepala Desa Kampung Pinang Ulul Amri, serta perwakilan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Riau.

Rapat ini bertujuan untuk menyepakati mekanisme dan proses ganti rugi atas lahan warga yang terdampak pembangunan jembatan, agar tahapan pembangunan tidak terhambat.

Dalam arahannya, Misharti menyampaikan apresiasi kepada BPJN Provinsi Riau atas perhatian dan dukungan terhadap proyek strategis ini.

Misharti juga menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pihak demi kelancaran proses pembangunan.

"Kami berharap kerja sama antara BPJN, BPN, OPD terkait, serta para kepala desa bisa mempercepat proses pembebasan lahan agar pembangunan jembatan dapat segera dimulai," ujarnya.

Misharti juga menegaskan agar pembangunan tidak terganggu oleh potensi hambatan seperti sengketa lahan, dan meminta agar penentuan batas tanah dilakukan secara teliti dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Dalam rapat, turut dibahas secara rinci mengenai batas-batas lahan yang akan dibebaskan sesuai dengan rencana teknis pembangunan jembatan, serta verifikasi ketersediaan lahan yang sesuai dengan desain konstruksi.

Sementara itu, Kepala Satker PJN Wilayah II Riau, Hendra Saputra, memastikan bahwa anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut telah tersedia.

"Dana untuk pembangunan sudah ada. Sekarang yang kita perlukan adalah memastikan lahan dalam kondisi bebas. Setelah itu barulah kita mulai proses lelang dan dilanjutkan ke tahap konstruksi," jelasnya.

Hendra juga menyampaikan bahwa anggaran ganti rugi lahan berasal dari BPJN.

Namun, pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam menyelesaikan proses administrasi dan teknis pembebasan lahan.

"Kami harap bantuan dari Pemda Kampar untuk mempercepat proses pembebasan lahan ini, agar pembangunan jembatan bisa segera kita realisasikan," pungkasnya.

 

#Kampar