RIAU (RA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat tingkat inflasi tahunan (year on year/y-on-y) di Riau pada Juni 2025 sebesar 0,98 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,35. 

Kenaikan ini dipicu oleh peningkatan harga pada delapan kelompok pengeluaran, dengan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang terbesar.

Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan harga sebesar 10,34 persen, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,71 persen, serta pakaian dan alas kaki sebesar 1,89 persen.

"Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil terbesar terhadap inflasi, yakni 0,72 persen," ujar Asep

Kelompok pengeluaran lain yang turut menyumbang inflasi meliputi kesehatan (1,74 persen), pendidikan (1,17 persen), transportasi (1,13 persen), perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,90 persen), serta rekreasi, olahraga, dan budaya (0,26 persen).

Namun, tiga kelompok pengeluaran mengalami deflasi, yaitu makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,45 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,31 persen; serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen.

Asep menyebutkan, komoditas utama penyumbang inflasi meliputi emas perhiasan, sigaret kretek mesin, minyak goreng, daging ayam ras, beras, dan angkutan udara. 

Sebaliknya, komoditas seperti cabai merah, bawang merah, kentang, cabai rawit, ikan baung, dan beberapa hortikultura lainnya justru menekan inflasi.

Secara bulanan, Riau mencatat deflasi sebesar 0,22 persen pada Juni 2025, terutama akibat penurunan harga cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih. Sementara itu, inflasi sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 1,28 persen.

Berdasarkan pemantauan BPS di empat kabupaten/kota, IHK Riau pada Juni 2025 naik menjadi 108,59 dari 107,30 pada Juni 2024. 

Tembilahan mencatat inflasi tertinggi sebesar 2,19 persen, sedangkan Kabupaten Kampar menjadi daerah dengan inflasi terendah, yaitu 0,57 persen.

Asep menegaskan bahwa BPS akan terus memantau perkembangan harga komoditas untuk menjaga inflasi tetap terkendali, terutama menjelang periode rawan kenaikan harga pada semester kedua 2025.

"Kami mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi pengendalian harga, khususnya untuk komoditas pangan yang fluktuatif," tutupnya.