NASIONAL (RA) - Tertiup kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sengaja melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras. Karena itu juga yang membuat pengusutan kasus tersebut terkesan lambat di meja Komisi Korupsi (KPK).

"Dalam hal ini saya meminta agar Presiden mengklarifikasi, karena kabar yang beredar Pak Jokowi melindungi Ahok di kasus ini (Sumber Waras)," kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, pada diskusi akhir pekan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

Kendati demikian, Fadli mengaku yakin sebagai pejabat tertinggi di negara ini, Jokowi tidak akan berbuat hal seperti kabar yang terlanjur beredar.

"Saya yakin Pak Jokowi tidak seperti itu. Kaerena ini kasus yang besar bukan ecek-ecek. Jadi Pak Jokowi hari klarisikasi. (Kasus) ini jangan hanya jadi rumor saja. Harus diselesaikan clean and clear," ungkapnya.

Kasus RS Sumber Waras bermula saat Pemprov DKI membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2014.

Oleh BPK, proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

BPK juga menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Enam penyimpangan itu dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Meski demikian, Ahok tetap berpandangan bahwa tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut. (rimanews)