JAKARTA (RA) - Anggota Komisi IV DPR  Rina Sa’adah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan perhatian lebih kepada pemberdayaan pembudidaya ikan skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta nelayan kecil di pesisir. 

Menurut Rina, nelayan dan penambak mempunyai nilai tawar lemah dalam menghadapi persaingan pengusaha skala besar. Ia menilai mereka sangat membutuhkan dukungan untuk menghadapi persaingan perdagangan yang semakin ketat. 

"Dengan dukungan dari semua pihak terutama KKP, saya yakin mereka dapat lebih semakin berdaya. Dukungan yang diberikan tentunya akan membantu meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan,” kata Rina Sa’adah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (4/5/2025).

Lebih lanjut, Rina mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan. Misalnya bantuan alat tangkap, mesin kapal, pelatihan teknis maupun program vokasi serta menambah permodalan untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan. Sebab selama ini banyak nelayan yang terbatas perlengkapannya. Kalaupun ada, kondisinya kurang memadai.

"Kalau perlengkapanya lengkap dan memadai, hasil tangkapannya juga lebih banyak dan ini tentu membantu perekonomian," tambah Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.

Mesin kapal, lanjut Rina, sangat dibutuhkan oleh para nelayan karena apabila kegiatan nelayan didukung mesin kapal yang baik dan kuat, para nelayan bisa lebih maksimal bekerja sehingga menunjang produktivitas.

"Pelatihan teknis juga sangat dibutuhkan sehingga dapat menambah keahlian mereka. Jadi jika ada permasalahan, mereka sudah dapat lebih mandiri dan menyelesaikan permasalahannya," tambahnya.

Legislator asal Dapil Jawa Barat X ini juga meminta KKP memberikan penambahan permodalan untuk para nelayan. Selama ini, para nelayan kesulitan untuk mendapatkan permodalan. Ditambah lagi birokrasi yang tak mudah untuk mendapatkan permodalan.

"Jika ada kemudahan kepada nelayan untuk mendapatkan modal, tentunya ini membawa angin segar bagi mereka. Jangan sampai mereka kesulitan untuk berkembang karena modal yang dibutuhkan sulit diakses," katanya.

#DPR/MPR RI