PEKANBARU (RA) - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan menyebut kelompok yang membantu atau membela terduga teroris warga Klaten Siyono adalah pro teroris. Namun Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir membantah membantu para teroris.

Dia menegaskan, PP Muhammadiyah hanya mencari kebenaran proses kematian terduga teroris Siyono yang dibunuh oleh anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror.

"Pemerintah dalam pemberantasan teroris langkah-langkahnya harus punya kekuatan hukum, aspek HAM jadi pertimbangan terakhir komunikasi masyarakat. Lalu soal komunikasi dan cara, terakhir pemetaan kantong-kantong teroris seprti apa yang laten atau apa, toh ruang sosiologis kita zona damai, sehingga masyarakat tahu gimana potensi latennya," kata Haedar di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (13/4).

Menurutnya, Muhammadiyah menolak aksi terorisme di Indonesia. "Jadi semua pihak harus membangun saling pengertian dan pemahaman teroris itu, bentuk apapun kelompok separatis dan negara mengatasnamakan agama musuh semua, musuh negara, musuh Muhammadiyah juga," kata dia.

"Kedua tidak ada organisasi masyarakat yang membela teroris saya jamin itu, dan pada umumnya organisasi masyarakat nasionalisnya tinggi," imbuhnya.

Haedar mengatakan, dirinya juga sudah bertemu dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti bahwa proses autopsi jenazah Siyono bukan untuk membela teroris. Selain itu, kata dia meminta Densus 88 antiteror untuk mengutamakan penegakan hukum dan penangkapan terduga teroris secara preventif.

"Saya yakin tidak muncul lagi yang lakukan pembelaan ikhtiar kemanusiaan, tidak sewenang-wenang kami ketika bertemu Kapolri. Bahwa pembelaan komponen masyarakat tidak identik mendukung empati apalagi simpati kepada teroris. Kedua usaha itu dilakukan untuk agar asas praduga tak bersalah aspek hukum harus diperhatikan, kami tegaskan komponen bangsa tak ada tersirat itu (membela teroris)," tandasnya. (merdeka.com)