NASIONAL (RA) -  Berbagai isu menyeruak di balik pembahasan dua raperda terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Selain suap pada Sanusi dan hadiah berupa mobil serta perjalanan liburan dan ibadah umrah, di sebut-sebut ada sejumlah uang yang mengalir ke anggota DPRD yang masing-masing mendapat Rp 5 miliar.

Saat dimintai tanggapan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak tahu. Kabarnya, uang ini digunakan untuk memuluskan perubahan kontribusi tambahan pengembang dalam revisi Perda Nomor 8 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

"Aku enggak tau, itu bisa turunin persen mungkin. Bisa juga menahan, jual mahal gak mau putusin biar gak kuorum-kuorum," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/4).

Dia menduga, anggota dewan hanya menahan agar rapat tidak dapat terlaksana dan mendapatkan bayaran dari absen rapat paripurna. Namun, tetap saja pembahasan Raperda yang masuk semenjak Maret 2015 tersebut tidak dapat direalisasikan sekalipun memberikan sogokan kepada anggota DPRD DKI Jakarta.

"Yang jelas saya pikir mereka itu PHP aja ya. Pemberi harapan palsu," katanya.

Basuki atau akrab disapa Ahok tidak ingin terlalu berpolemik dengan korupsi yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "KPK bisa selidiki kasus itu dan sudah dipanggil. KPK-kan profesional. Apalagi KPK sudah sadap dan pasti sudah ada bukti dengan sadap," tutupnya. (merdeka.com)