RIAU (RA) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Dewan Pendidikan dan para Kepala Sekolah SMA se-Pekanbaru di Ballroom Nazir Hotel Mutiara Merdeka, Jumat (7/2/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Hari Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025. FGD tersebut dihadiri oleh sekitar 500 peserta, termasuk para kepala sekolah dan tokoh pers nasional. 

Hadir sebagai pembicara antara lain Ketua Dewan Pendidikan Riau yang juga Rektor Universitas Lancang Kuning, Prof. Dr. Junaidi, Ketua Dewan Penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat, Dr. Aat Supaat, Kombes Pol. Asep Darmawan, SH, M.I.K, serta Ketua Persatuan Pemimpin Redaksi (Pimred) SMSI se-Indonesia, Dar Edi Yoga. Diskusi ini dimoderatori oleh Dr. Ridar Hendri.

Dalam pemaparannya, Prof. Junaidi menekankan bahwa kepala sekolah tidak perlu takut menghadapi wartawan yang melakukan intimidasi jika mereka telah bekerja sesuai aturan.

"Kepala sekolah tidak usah takut apabila ada oknum wartawan yang melakukan intimidasi, selama bekerja sesuai dengan aturan," ujarnya.

Ia juga menyoroti maraknya media online yang berdiri tanpa melalui proses seleksi yang ketat, sehingga meningkatkan jumlah wartawan yang tidak kompeten.

"Dulu, menjadi wartawan itu melalui proses yang sangat selektif, ada uji kompetensinya," kata Prof. Junaidi.

Ia mengimbau para kepala sekolah untuk bekerja sesuai regulasi agar tidak memberi celah bagi wartawan abal-abal mencari kesalahan.

"Kelola sekolah sesuai aturan, terutama dalam pengelolaan anggaran seperti dana BOS. Jika ada penyimpangan, pasti ada celah bagi wartawan abal-abal untuk memanfaatkannya," pesannya.

Dr. Aat Supaat menekankan pentingnya uji kompetensi wartawan agar profesi ini tetap profesional dan berintegritas.

"Di PWI, ada uji kompetensi wartawan yang terdiri dari jenjang muda, madya, dan utama," jelasnya.

Untuk menghadapi wartawan yang tidak profesional, ia menyarankan agar para kepala sekolah menyertakan wartawan dalam kepanitiaan acara sekolah tanpa memandang organisasi mereka serta berlangganan media yang kredibel.

"Jika ada media yang menyudutkan, sebaiknya kepala sekolah tetap tenang dan mengabaikan saja," tambahnya.

Sementara itu, Kombes Pol. Asep Darmawan mengungkapkan bahwa fenomena kepala sekolah yang diperas oleh oknum wartawan memang terjadi di Riau.

"Salah satu cara menghadapi wartawan nakal adalah dengan mengajaknya bertemu dan memberikan hak jawab. Jika ada aduan, maka dapat diproses secara hukum," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran sekolah.

"Keterbukaan informasi yang benar akan menjadi kekuatan tersendiri bagi sekolah dalam menghadapi oknum yang mencari kesalahan," katanya.

Sebagai solusi, Asep menyarankan pembentukan wadah pengaduan bagi kepala sekolah, yang melibatkan forum kepala sekolah, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan pihak kepolisian.

Dalam sesi pemaparannya, Ketua Pimred SMSI se-Indonesia, Dar Edi Yoga, mengajak kepala sekolah untuk lebih berani menghadapi wartawan yang tidak jelas identitasnya.

"Harus ditanyakan identitasnya, media tempatnya bekerja, dan apakah medianya terdaftar atau tidak. Semua itu bisa dicek melalui pencarian di Google," jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar kepala sekolah tidak mudah memberikan imbalan kepada wartawan.

"Tidak ada aturan yang mewajibkan wartawan diberi imbalan saat melakukan liputan," tegasnya.

#PWI RIAU #Persatuan Wartawan Indonesia