JAKARTA (RA) - Pemerintah Indonesia diminta secara tegas menolak keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi sebagian pengungsi Gaza ke luar wilayah Palestina, termasuk ke Indonesia selama rekontruksi pasca perang berlangsung.  Sebab, hal itu justru akan memberi dalih bagi Israel untuk mengusir warga Gaza dari tanah airnya, merampas dan menduduki tanah Gaza seluruhnya.

"Ide Trump atau tim transisinya untuk mengeluarkan orang orang Gaza dari Gaza itu, sejalan dengan keinginan Israel selama ini yang menginginkan Gaza kosong dan kemudian diduduki. Saya pikir pemerintah Indonesia perlu menolak dengan tegas," kata Analisis Geopolitik Dina Sulaeman dalam Gelora Talks bertajuk 'Transformasi Politik Amerika Pasca Pelantikan Donald Trump', Rabu (22/1/2025) sore.

Menurut Dina, persoalan Palestina akan selesai apabila Palestina Merdeka. Sebab, hukum internasional sudah menegaskan, bahwa Israel tidak sah menduduki tanah-tanah Palestina. Maka Israel harus keluar dari Tepi Barat, dan berhenti memblokade Gaza.

"Saya pikir disinilah Indonesia punya peran penting untuk meminta Dewan Keamanan PBB agar membentuk pasukan penjaga perdamaian atau peacekeeping operation untuk menjaga gencatan senjata," katanya.

Ia berharap dunia internasional mengawal gencatan senjata dengan menyetujui pembentukan pasukan penjaga perdamaian. Bukan sebaliknya, menyetujui keinginan Trump dan tim transisinya untuk merelokasi pengungsi Gaza ke luar wilayahnya selama rekontruksi pasca perang berlangsung.

"Kita tahulah karakternya Trump itu, dia itu pengusaha, yang dia lihat hanya keuntungan saja. Di satu sisi dia ingin mendapatkan dukungan publik secara domestik dari rakyatnya, dan disisi lain seakan-akan menjadi pahlawan di depan pendukungnya. Tetapi semua kebijakan Trump itu hanya sensasional saja," ujarnya.

Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Dewi Fortuna Anwar mengatakan, seluruh dunia perlu mewaspadai kebijakan Presiden AS Donald Trump yang terpilih untuk kedua kalinya. Ia berharap Indonesia tidak perlu takut terhadap ancaman Trump akan mengenakan tarif 100 persen pasca berbagung ke BRICS.

"Trump tidak mengancam akan mengenakan seratus persen tarif kepada seluruh anggota BRICS, kecuali terjadi de-dolarisasi untuk mengurangi hegemoni dollar," katanya.

Sementara Ketua DPP Koordinator Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim. Ia mengatakan, Trump memang punya kepentingan di Israel, karena di AS banyak orang Yahudi. 

"Trump ini sebenarnya tipe orang yang tidak bisa ditantang dan proteksionis, kalau dijabani bahasanya kayak anak gaulnya disini, Trump akan gunakan banget posisinya sebagai Presiden Amerika," kata Henwira.