PEKANBARU (RA) – Tema debat publik kedua Pilwako Pekanbaru yang diusung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru mendapat sorotan.
Dengan tema “Membangun Kota Pekanbaru yang Sehat, Cerdas, dan Berdaya Saing Serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional”, sejumlah pihak menilai bahwa isu pemberantasan korupsi tidak diangkat secara spesifik.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menyayangkan absennya topik yang sangat relevan tersebut. Menurut Yudi, masyarakat berhak mengetahui pandangan dan langkah-langkah calon kepala daerah dalam mengatasi korupsi.
“Setidaknya masyarakat bisa melihat bagaimana komitmen para calon dalam memberantas korupsi. Ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat benar-benar diwujudkan,” ujar Yudi, Rabu (20/11/2024).
Ia menambahkan bahwa membahas korupsi bukanlah hal tabu, apalagi Presiden Prabowo Subianto sendiri sering menyoroti pentingnya upaya ini dalam pidato-pidatonya.
Yudi juga berharap KPU Kota Pekanbaru dapat memberikan penjelasan kepada publik mengapa tema tersebut tidak diangkat dalam debat.
"Penting untuk KPU menjelaskan hal ini secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi adalah kunci, terutama ketika isu korupsi menjadi perhatian luas," tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Anggota KPU Kota Pekanbaru, Rizqi Abadi, membantah bahwa pihaknya sengaja menghilangkan isu korupsi dalam tema debat.
Menurut Rizqi, meski tidak disebutkan secara eksplisit, poin terkait korupsi sebenarnya telah tercakup dalam sub tema yang dibahas.
"Tidak benar kalau dikatakan korupsi dihapus dari tema. Di sub tema ketujuh, poin tentang akuntabilitas sudah meng-cover isu ini. Panelis yang merumuskan tema dan sub tema, dan KPU tidak mencampuri hal tersebut,” kata Rizqi, Senin (18/11/2024) lalu saat dikonfirmasi RiauAktual.com.
Ia juga menjelaskan bahwa sub tema debat telah disampaikan kepada semua pasangan calon sejak awal, dan tidak ada perubahan sejak dirumuskan.
Menurutnya, poin tentang akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi secara langsung berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi.
Putaran kedua debat publik Pilwako Pekanbaru memang difokuskan pada tujuh sub tema, yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan pemuda, perlindungan perempuan dan anak, komunikasi dan informatika, hingga tata kelola pemerintahan.
Namun, absennya penyebutan eksplisit soal korupsi tetap menjadi catatan bagi sejumlah pihak.
GoogleNews
