RIAU (RIAUAKTUAL) - Pernyataan Calon Gubernur Riau nomor urut 02 M Nasir saat Debat Publik Kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau yang digelar tadi malam, Minggu (17/11/24) mendapat sorotan.

Saat mendapat pertanyaan mengenai ekonomi hijau dan ekonomi biru, M Nasir mengaku bahwa ia dan wakilnya, HM Wardan, tidak memikirkan ruang-ruang lingkup terlebih dahulu namun fokus memikirkan bagaimana masyarakat Riau terlepas dari kemiskinan.

Untuk mengatasi kemiskinan itu, Nasir menyebut salah satu cara yang akan ia tempuh jika terpilih menjadi gubernur adalah dengan mengubah kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan.

"Hari ini kawasan-kawasan hijau masih menjadi kawasan hutan. Begitu kami jadi gubernur, kami lapor ke pak Prabowo, kami minta seluruh kawasan ini dibangun menjadi kawasan perkebunan masyarakat, yang akan kami berikan kebun ini kepada masyarakat dan menghilangkan kemiskinan buat masyarakat Riau ke depan. Itu yang paling penting," kata dia.

Nasir menegaskan bahwa ia tidak akan mengacu dengan putusan luar soal lingkungan sebab lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita pingin masyarakat kita dulu hidup sejahtera, makmur. Ini yang paling penting, bukan urusan luar yang kita urusin. Bagaimana yang paling penting kita membangun tata ruang provinsi Riau ini dengan baik, connecting 12 kabupaten untuk menumbuhkan ekonomi, lautnya kita kelola, pasar pelelangannya kita siapkan, untuk tangkapan masyarakat punya nilai yang bagus," paparnya.

Menanggapi itu, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Okto Yugo Setiyo mengatakan pernyataan Nasir sesat.

Menurut Okto, kawasan hutan tidak perlu dibabat atau diubah menjadi non-hutan baru bisa diakses oleh masyarakat.

"Itu pernyataan sesat. Pertama 'kan masalah hutan atau pun kawasan hutan itu tujuannya untuk mempertahankan supaya hutan itu tetap ada. Kemudian yang kedua, masalah hutan sekarang itu tidak harus diubah jadi non-hutan untuk bisa masyarakat akses. Masyarakat bisa tetap akses hutan dengan skema perhutanan sosial misalnya," jelasnya saat dihubungi oleh RiauAktual.com, Senin (18/11/24).

Okto menilai, seharusnya Nasir dan paslon Gubernur Riau yang lain bisa menjemput ide mengenai pemanfaatan hutan bagi ekonomi masyarakat tanpa merusak hutan, salah satunya dengan skema perhutanan sosial.

"Justru menarik kalau misalnya Nasir atau calon gubernur yang lain menjemput itu, tentang bagaimana masyarakat bisa mengelola hutan dengan skema perhutanan sosial yang oleh pemerintah pusat itu sudah dicadangkan 1,2 juta hektare untuk Riau. Masyarakat tetap bisa akses, tetap bisa mengelola hutan untuk meningkatkan ekonomi (tanpa menghilangkan kawasan hutan)," jelasnya.

Pernyataan Nasir tersebut, lanjut Okto, terkesan menunjukkan cara berpikir yang sempit.

Terkhusus kawasan hutan di Kota Dumai yang dibicarakan oleh Nasir, Okto menyebut wilayah tersebut merupakan habitat harimau, satwa langka lain dan tumbuhan endemik khas Riau yang justru perlu dijaga.

"Di Dumai itu, karena Nasir spesifik bicara soal Dumai, dan umumnya tentu Riau, ya. Di Dumai itu misalnya ada Kawasan Hutan Senepis, itu habitatnya harimau. Harimau itu makhluk hidup lain. Dan kawasan itu juga berbatasan dengan Giam Siak Kecil meliputi Siak, Bengkalis, dan Dumai. Itu juga habitatnya harimau dan satwa langka lainnya, mereka juga punya hak hidup. Begitu juga dengan tanaman endemik, itu juga punya hak hidup, tidak boleh dihilangkan," tegas Okto.
 

#PILGUBRI #Lingkungan