Riauaktual.com - Provinsi Riau sebagai daerah penghasil kekayaan alam seperti minyak dan gas, serta kelapa sawit, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2022 memasuki kemandirian fiskal. Hal itu dibuktikan pada postur APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) yang telah didisain menggambarkan Kemandirian Fiskal, dimana komposisi angka PAD (Pendapatan Asli Daerah) lebih besar dibanding dana transfer pusat.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi kepada Riauakrual.com, Senin (14/11/2022). Berdasarkan data struktur APBD Riau 2019 sampai dengan 2023, maka dapat disimpulkan Pemprov Riau semakin baik dalam konsistensi peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan keuangan pada dana transfer pusat.
"Dengan demikian Pemprov Riau juga secara pasti menuju derajat desentralisasi lebih baik. Ini sebagai bukti jajaran Pemprov Riau mampu melakukan tatakelola pemerintahan yang lebih baik," kata Syahrial.
Syahrial mengatakan, grafik PAD Riau tahun 2020 mulai mengalami peningkatan 3,316 triliun dibandingkan tahun 2019 sejumalah 3,064 triliun. Tahun 2021 PAD Riau kembali meningkat menjadi 4,014 triliun dan 2022 menjadi 4,839 triliun.
"Dengan ada peningkatan PAD sejak 2019 sampai 2022, tahun 2023 PAD Riau ditargetkan 5,410 triliun. Peningkatan PAD Riau sebagai daerah penghasil, membuat Pemprov Riau tidak bergantung pada dana transfer pusat," ujar Syahrial.
Grafik dana transfer pusat ke Pemprov Riau tahun 2019 sejumlah 5,813 triliun, sedangkan tahub 2020 berkurang menjadi 5,417 triliun. Tahun 2021 dana transfer pusat kembali berkurang menjadi 5,116 triliun dan 2022 menjadi 4,084 triliun.
"Berkurangnya dana transfer pusat menjadi kebanggan Gubernur Riau untuk tidak bergantung kepada pusat sebagai daerah penghasil, karena peningkatan PAD Riau," jelas Syahrial.