PEKANBARU (RA)- Persoalan pencapaian target untuk PAD di bidang retribusi dan pajak parkir, masih menjadi tudingan tidak sehat dari berbagai kalangan. Maka untuk solusinya, Pengamat Perkotaan memberikan beberapa saran.
Pengamat Perkotaan Pekanbaru Mardianto Manan mengatakan, tidak tercapainya target dari pajak maupun retribusi parkir setiap tahunnya oleh pemerintah, tidak terlepas akibat pengelolaan yang tidak sehat. Akibatnya, ketika ketidaksiapan dari pengelola dalam mengupayakan target, maka timbul masalah seperti dugaan kebocoran parkir, alasan instansi karena kendala petugas di lapangan, SDM dan lain sebagainya sebagai kambing hitam.
"Target itu dapat tercapai tiap tahunnya jika parkir ini dikelola secara profesional. Jika itu dilakukan, yakinlah persoalan yang timbul dapat diatasi, bahkan bisa jadi nanti target yang ditetapkan meningkat tiap tahunnya. Artinya perlu ada langkah perubahan, baik sistem maupun pihak yang mengelolanya," ujar Mardianto saat dikonfirmasi melalui selulernya, Rabu (21/1/2015).
Maka Mardianto menyarankan parkir ini tidak lagi dekolola oleh Dishubkominfo karena instansi perhubungan tersebut terlalu repot denga pekerjaan lainnya yang sulit diselesaikan.
"Jika masih saja Dishub yang mengelola, kita yakin target tidak akan pernah tercapai. Karena sesuai alasan dari instansi yang seharsnya bukan tugasnya ini telah banyak persoalan yang terjadi dan itu sampai saat ini tidak terpecahkan. Karena instansi yang mengurus soal perhubungan ini masih banyak tugas pokok yang perlu mereka benahi," ujar Mardianto.
Pemerintah juga diminta harus berani mengambil langkah seperti membentuk badan khusus dan terpisah khusus mengelola parkir saja. Seperti dimisalkan suatu Badan Pengelola Parkir dan Terminal, atau Badan Perparkiran dan Terminal. Dengaan demikian, kata Mardianto, persoalan yang tiap tahunnya terjadi ini tidak lagi timbul dan dipersoalkan karena menurut Mardianto sangat memalukan dan membosankan.
"Jika masih Dishub yang mengelola, dapat dipastikan akan terjadi persoalan yang kita sebut klasik ini, seperti kebocoran, kurangnya SDM dan lainnya jadi tumbal target tidak tercapai. Maka dari itu kita berikan solusi perlu gebrakan baru oleh pemerintah, agar PAD khusus pada parkir ini tidak lagi menuai kritik berkepanjangan," kata Mardianto.
Lebih jauh dikatakan Mardanto, seiring dengan pertumbuhan Kota Pekanbaru baik dari segi pertumbuhan penduduk dan fasilitas yang dimiliki maka telah pantas disebut Kota Metropolitan maka seharusnya pendapatan dari parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah seharusnya meningkat. Namun, kata Mardianto, karena dikelola oleh instansi yang tidak tepat maka berapapun target yang diberikan dari kajian angka terendah, jelas tidak akan tercapai juga.
"Yang kita salahkan sekarang adalah siapa pengelolanya, karena dari pengamatan lima tahun sebelumnya, seharusnya target parkir untuk Kota Pekanbaru sudah dapat diprediksi bisa mencapai Rp10 miliar, itu lima tahun sebelumnya, namun keyataanya untuk tahun 2014, target sebesar Rp6,5 miliar saja masih saja tidak tercapai. Jelas timbul sangkaan jika ini ada kejanggalan dan permainan, uang parkir masuk ke kantong siapa," tanya Mardianto.
Berdasarkan data yang disampaikan Mardianto, target parkir tahun 2011 sebesar Rp5,7 miliar, tahun 2012 target parkir meningkat sebesar Rp6 miliar, seharusnya tahun 2014 meningkat lagi hingga Rp10 miliar mengingat pertumbuhan kendaraan semakin meningkat.
Mardianto yang juga Ketua Jurusan Planalogi Fakultas Teknik Universitas Islam Riau (UIR) ini menyampaikan, apabila target yang ditetapkan tak tercapai berarti Dishub Kota Pekanbaru lemah melakukan pengawasan, karena berdasarkan penghitungan akademisi dan perencanaan, potensi parkir melebihi target yang seharusnya ditetpkan setiap tahunnya, karena target yang ada saat ini adalah angka terkecil.
"Misalnya target Rp8 miliar tahun ini, artinya Rp8 miliar itu adalah hitungan terendah, harusnya pendapatan harus lebih tinggi dari target tersebut. Maka dari itu pemerintah harus mengubah pengelolaan dan bukan dikelola lagi oleh Dishub, sekali lagi jangan Dishub, buat badan tersendiri khusus kelola parkir," pungkas Mardianto