Riauaktual.com - Pemerintah Kota Pekanbaru tengah melaksanakan assesment terhadap direksi PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) untuk mengelola layanan bus Trans Metro Pekanbaru.
Saat ini ada delapan calon direksi PT TPM menjalani tes psikotes di Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Jumat (18/2/2022). Usai psikotes, mereka akan lanjut menjalani beberapa tes lagi.
"Mereka nantinya menerima dokumen tentang kondisi terkini PT TMP. Bahan tersebut menjadi referensi bagi calon direksi untuk membuat makalah," ujar Asisten II Setdako Pekanbaru, El Sabrina.
Ia menjelaskan, usai membuat makalah, maka delapan calon direksi PT TPM akan menjalani tahap wawancara. Dari hasil rangkaian tes itu, Pemko Pekanbaru memilih dua orang akhir bulan ini.
"Satu orang untuk direktur utama. Sedangkan satu lagi menjadi direktur operasional," jelas El Sabrina.
Sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Firdaus mengatakan bakal melakukan assesment untuk pemilihan direksi baru PT TPM. Perusahaan tersebut kini menjadi pengelola layanan bus TMP.
Assesment ini dilakukan agar mendapatkan direksi yang lebih baik lagi dan lebih profesional dalam pengelolaan Bus TMP. Firdaus mengaku tidak ingin layanan Bus TMP terganggu. Dirinya tidak ingin Bus TMP kembali mogok beroperasi seperti beberapa hari terakhir.
"Kita sudah bentuk tim untuk assessment calon direksi. Perdanya kan sudah selesai tentang pengelolaan TMP oleh PT TPM, saat ini kita persiapan untuk menentukan pemimpinnya," kata Walikota Pekanbaru, Firdaus, Kamis (27/1/2022).
Firdaus menjelaskan, assessment calon direksi ini untuk memilih pemimpin yang benar-benar profesional dan mampu memimpin perusahaan. Pihaknya merasa, jika hanya ditunjuk, pemimpin tersebut belum tentu ingin menjadi pengelola.
"Kita assessment saja, karena kalau orangnya kita tunjuk, nanti dia sebenarnya tidak mau kesana. Kita ingin pengelola yang profesional," tegasnya.
Ia juga berharap, setelah pengelolaan dan direksi yang baru, maka layanan bus TMP ini akan lebih maksimal dan direksi lebih semangat. Firdaus menyebut, bus TMP mogok beroperasi selama enam hari belakangan karena karyawan terlambat mendapatkan gaji.
"Sehingga masalah-masalah klasik seperti keterlambatan gaji pramugara dan pramudi juga jangan terjadi lagi," pungkasnya.