PEKANBARU, RiauAktual.com - Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Pekanbaru, Amin, menjelaskan, bahwa hingga kini masih ada sekitar 43 persen aset Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berupa lahan masih bermasalah.
"Masalahnya bervariasi, mulai dari masalah terberat yakni diklaim dan ditempati warga hingga hanya sekedar digugat oleh oknum masyarakat," kata Amin, saat ditemui di Kantor Walikota Pekanbaru, Kamis (24/10/2013).
Saat ini Pemko Pekanbaru memiliki kurang lebih 174 ribu hektare lahan yang menjadi aset. "Dari total aset lahan Pemko tersebut, sekitar 58 persennya sudah disertifikasi. Dari 174 ribu hektare yang sudah disertifikat masih ada yang bermasalah sehingga belum disertifikat. Ada sekitar 32 persen kurang lebihnya," terang Amin.
Sebagian lahan yang bermasalah adalah lahan yang dihibahkan ke pemerintah, baik oleh instansi maupun oleh warga masyarakat. "Bukan hanya itu, terkadang kesulitan juga karena suratnya ada yang masih SKGR, bahkan hanya dicatat di dinas terkait," tuturnya.
Amin mencontohkan lahan di Simpang Baru Panam, secara hibah sudah menjadi lahan milik Pemko Pekanbaru. "Surat dari pusat sudah pernah keluar, karena keterlambatan maka harus diurus ulang. Sementara Rejosari kini masih tumpang tindih, sehingga BPN meminta dilakukan negosiasi," pungkasnya. (rrm)