JAKARTA, RiauAktual.com - Ketua DPR Marzuki Alie angkat bicara mengenai penilaian KPK yang menyebut parlemen lembaga terkorup nomor dua. Banyaknya anggota DPR yang terseret kasus hukum disebut Marzuki karena juga keterlibatan pihak lain. Apa yang disebut KPK berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat.
"Dari yang dikerjakan KPK memang DPR yang terbanyak, tapi penyebab itu semua kan bukan DPR, harus dicari penyebabnya. DPR itu kalau nggak kerjasama dengan eksekutif, itu nggak akan jadi," kata Marzuki di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2013).
Dalam mengadakan suatu proyek, Marzuki membeberkan perbedaan banyak orang yang terlibat antara DPR dan eksekutif. Seorang anggota DPR sulit untuk bermain sendirian dalam mengurusi proyek.
"Tapi di pemerintah, mungkin cukup Dirjen sendiri misalnya, Direkturnya sendiri, tapi kalau DPR, nggak mungkin sendiri, bisa 10 orang misalnya," papar pria yang ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat ini.
Dengan tegas, Marzuki pun menyebut kasus yang paling sering menimpa anggota DPR adalah persoalan gratifikasi. Dan lagi-lagi Marzuki menilai kasus itu berkat iming-iming dari eksekutif.
"Yang kasih siapa? Yang kasih kan kalau nggak dari pihak pemborong, pemborong siapa, yang ngatur? Kan pejabat-pejabat eksekutif, ngatur-ngatur borongan kan pejabat eksekutif," tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung soal lembaga paling korup di Indonesia. Di hadapan KPU, KPK menyebut lembaga yang paling banyak disorot soal korupsi yakni Polri dan parlemen.
"Paling korup Polri, kedua parlemen," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di sela-sela pemberian pengarahan ke KPU.
Adnan kemudian menyoroti soal parlemen. Di ASEAN, parlemen atau DPR Indonesia dinilainya sebagai yang paling korup. Karenanya perlu dilakukan langkah pencegahan.
"Di ASEAN hanya di Indonesia parlemen yang korup. Parlemen kita paling kreatif, lembaga paling korup di negara Asia tenggara," papar mantan anggota Kompolnas ini. (rrm/dtc)