RIAU (RA) - Dalam rangka peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan (HAKTP) 2012 yang diadakan sejak 25 November hingga 10 Desember 2012 nanti, sejumlah Non Government Organization (NGO) perempuan menyelenggarakan diskusi terbatas dan seminar yang mengangkat persoalan penanganan perempuan korban kekerasan, Jum'at (30/11/2012).
Hadir dalam seminar yang dilaksanakan di Balai Adat Melayu Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru ini sebagai narasumber yang memberi pemateri yakni Komnas Perempuan Republik Indonesia Desti Murdijana, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ade Hartati Rahmad MPd, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Wirdaningsih dan Direktur Rumpun Perempuan dan Anak Riau (Rupari) Helda Kasmy. Bertindak sebagai keynote speaker Septina Primawati Rusli.
Dalam pemaparannya, Komnas Perempuan RI Destt Murdijana mengatakan, kekerasan perempuan terjadi paling banyak adalah kekerasan dalam bidang seksual. Dimana, kekerasan ini juga terbagi lagi atas tujuh jenis. Diantaranya kekerasan kekerasan yang membuat seorang perempuan yang menjadi korbannya kehilangan masa depan, ada juga seorang suami yang menjual isterinya kepada orang lain dan uang hasil menjual isterinya tersebut dibelanjakan lagi untuk bermain perempuan lain.
Sementara itu, pemateri yang kedua yakni anggota DPRD Kota Pekanbaru yang membidangi sosial masyarakat, Ade Hartati Rahmad MPd mengatakan, untuk penanganan perempuan di Provinsi Riau belum memiliki regulasi yang jelas, sehingga sulit untuk dicapai perlindungan perempuan yang rentan memang menjadi korban kekerasan.
Hadir dalam seminar ini puluhan perempuan riau, baik kalangan mahasiswa hingga masyarakat umum. Seminar yang bertema 'Penanganan Perempuan Korban dan Keterlibatan Sektor Swasta dalam Gerakan Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender.
Seperti yang dituturkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Wirdaningsih, mengakui bahwa memang benar apa yang dipaparkan anggota DPRD Pekanbaru, Ade Hartati dalam materinya, bahwa untuk penanganan perempuan tersebut saat ini belum memiliki regulasi yang jelas.
"Untuk itu, kita terus memberikan berbagai keterampilan kepada perempuan agar bisa membuat kelompok wanita yang kreatif, kita sudah berikan bantuan kepada perempuan di Provinsi Riau. Untuk kelompok ini Pemprov Riau memberikan modal Rp19 Miliar lebih," pungkasnya. (RA1)