DPR RI Fasilitasi Penyelesaian Sengketa, 64 Pekerja Krakatau Steel Kembali Bekerja

Ahad, 22 November 2026 | 06:22:12 WIB
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini usai menerima perwakilan KASBI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Foto: Biro Pemberitaan Parlemen)

JAKARTA (RA) – Pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR RI memfasilitasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang melibatkan 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi, entitas penerima penggabungan PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (KPdP) di bawah naungan PT Krakatau Steel (Persero).

Melalui mediasi selama satu bulan, para pekerja yang sebelumnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak akhirnya kembali dipekerjakan. Kesepakatan tersebut dicapai pada 13 November 2026 dengan pemulihan hak-hak normatif pekerja.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, mengatakan kesepakatan itu memberikan kepastian status kerja dan perlindungan hak bagi 64 pekerja.

"Alhamdulillah, per tanggal 13 kemarin, 64 pekerja yang semestinya diberhentikan itu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dengan gaji UMR, kemudian BPJS juga sudah ada, dengan status yang jelas. Sudah ditemukan jalan untuk kesejahteraan para pekerja," ujar Anggia dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Sebelumnya, mayoritas pekerja telah mengabdi sekitar delapan tahun tanpa kejelasan kontrak kerja. Mereka juga disebut menerima upah di bawah standar upah minimum dan belum terdaftar dalam program jaminan sosial BPJS.

Anggia menjelaskan, status PKWT yang diberikan merupakan langkah transisi dalam proses pembenahan internal perusahaan. Komisi VI bersama Pimpinan DPR RI berkomitmen mengawal peningkatan status pekerja menjadi karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Komitmen tersebut disampaikan setelah Anggia menerima audiensi Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, pada Rabu (18/11/2026).

Sementara itu, Sunarno mengapresiasi langkah DPR RI yang membuka ruang dialog dengan manajemen Krakatau Steel Group. Menurutnya, penyelesaian tersebut tidak hanya memulihkan status kerja 64 buruh, tetapi juga hak mereka untuk berserikat di lingkungan perusahaan.

"Ada 64 orang yang diberhentikan secara sepihak dan serikat buruhnya sempat diberangus. Namun, sekarang sudah dipekerjakan kembali dan serikat pekerjanya diperbolehkan," ujar Sunarno.

Tags

Terkini

Terpopuler