Izin RAPP 338 Ribu Hektare Dicabut, Luasnya 5 Kali Kota Pekanbaru

Sabtu, 21 November 2026 | 07:21:00 WIB
Satgas PKH memasang plang pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper di Pelalawan, Riau.

RIAU (RA) - Pemerintah mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Pencabutan tersebut mencakup areal seluas 338.536 hektare atau setara 5,35 kali luas Kota Pekanbaru.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, mengatakan pencabutan izin dilakukan berdasarkan hasil temuan dan verifikasi terhadap sejumlah dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan.

"Seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab perusahaan secara hukum tetap berlaku dan wajib dilaksanakan," kata Barita, Jumat (20/11/2026) kemarin.

Barita mengungkapkan, sejumlah temuan menjadi dasar pencabutan izin PT RAPP. Di antaranya dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya seluas 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga di Taman Nasional Tesso Nilo. Kondisi tersebut dinilai mengancam habitat satwa, khususnya gajah Sumatera.

"Temuan-temuan tersebut menjadi bagian dari dasar penerapan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan," ujarnya.

Barita menegaskan, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban hukum perusahaan. PT RAPP tetap harus bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan, kewajiban terhadap sumber daya manusia (SDM), serta konsekuensi hukum lainnya.

Satgas PKH juga akan mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut untuk memastikan seluruh kewajiban dijalankan.

"Ini dipastikan akan dimonitor oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang di dalamnya ada 12 kementerian dan lembaga selaku pemangku kepentingan, untuk memastikan keputusan dan rekomendasi Satgas dijalankan secara konsisten," tegasnya.

Selain PT RAPP, Satgas PKH juga menertibkan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Berdasarkan hasil temuan dan verifikasi, pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan pabrik tersebut diduga turut mendorong perambahan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa melalui proses perizinan.

Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare. Permohonan tersebut direkomendasikan untuk ditolak sehingga arealnya kembali berada dalam penguasaan negara melalui Satgas PKH.

Barita mengatakan penertiban tidak hanya menyasar aktivitas perusahaan di lapangan. Satgas PKH juga akan menelusuri struktur korporasi hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Penelusuran dilakukan terhadap pihak yang diduga mengendalikan kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penguasaan kawasan hutan yang melanggar hukum.

"Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan menelusuri struktur-struktur, lapisan-lapisan korporasi yang terkait langsung maupun tidak langsung pada penguasaan ilegal kawasan hutan selama ini," ungkapnya.

Dia menambahkan, pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dapat diproses sesuai ketentuan. Satgas PKH juga melibatkan unsur aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penertiban.

Barita menyebut penertiban terhadap PT RAPP dan PT GSL merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menjaga kekayaan negara.

"Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas PKH akan terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, komprehensif, berkeadilan dan berkelanjutan," tutupnya.

Terkini

Terpopuler