Pencarian

Podcast Kelupas

Mediasi dengan Agrinas, Masyarakat 3 Desa di Kampar Minta KSO Kebun Eks PT SAL Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 • 07:53:39 WIB
Mediasi dengan Agrinas, Masyarakat 3 Desa di Kampar Minta KSO Kebun Eks PT SAL Dicabut
Pertemuan Aliansi Masyarakat 3 Desa didampingi Ketua Lembaga Adat Kampar (LAK) dengan pihak PT Agrinas Palma Nusantara di Pekanbaru.

PEKANBARU (RA) – Aliansi Masyarakat 3 Desa kembali mendesak PT Agrinas Palma Nusantara mencabut pengelolaan Kerja Sama Operasional (KSO) kebun sawit sitaan negara eks PT Sarindo Agri Lestari (SAL) di Kabupaten Kampar.

Tuntutan itu disampaikan dalam mediasi antara perwakilan masyarakat dan PT Agrinas Palma Nusantara di Kantor Regional RH3 perusahaan tersebut di Pekanbaru, Kamis (19/11/2026).

Koordinator Umum Aliansi Masyarakat 3 Desa, Erwin, mengatakan KSO yang saat ini berjalan dinilai belum memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, manfaat pengelolaan kebun seluas 1.446 hektare itu hanya dirasakan oleh sekelompok orang.

"KSO yang saat ini berjalan itu kan tidak berdampak untuk masyarakat. Hanya sekelompok orang saja yang menikmatinya. Luasnya 1.446 hektare," kata Erwin kepada riauaktual.com, Sabtu (21/11/2026).

Dia menyebut, masyarakat sebelumnya telah menggelar aksi demonstrasi untuk memperjuangkan tuntutan agar pengelolaan kebun tersebut diserahkan kepada masyarakat setempat.

Erwin juga mempersoalkan keberadaan Kelompok Tani Riau Jaya Makmur (RJM) yang saat ini disebut sebagai penerima KSO. Berdasarkan keterangan pemerintah desa, kelompok tani yang diketuai Darmawan tersebut tidak diakui keberadaannya oleh pihak desa.

"Kalau menurut keterangan pemerintah desa, mereka tidak mengakui adanya kelompok tani RJM itu. Pertanyaannya adalah, KTRJM ini kelompok tani apa, anggotanya siapa, sudah tepat sasaran kah dan apakah unsurnya dari masyarakat tempatan?" ungkap Erwin.

"Faktanya KSO yang berjalan hari ini tidak menjamah kesejahteraan masyarakat tempatan alias tidak tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang tergabung di dalam Aliansi 3 Desa ini. Sedangkan diketahui bersama, bahwa tujuan diberikannya KSO tersebut adalah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat tempatan," tambahnya.

Atas dasar itu, Aliansi Masyarakat 3 Desa meminta agar KSO Kelompok Tani RJM dihentikan dan pengelolaan perkebunan diserahkan kepada masyarakat tempatan.

Erwin menegaskan, tuntutan tersebut merupakan aspirasi bersama yang telah mendapat dukungan tiga kepala desa, dua pucuk pimpinan ninik mamak, unsur pemuda dan masyarakat.

"Keinginan masyarakat saat ini take down KSO Kelompok Tani RJM ini, kemudian diserahkan untuk dikelola masyarakat tempatan. Keinginan masyarakat sudah jelas, tiga kepala desa, dua pucuk pimpinan ninik mamak, unsur pemuda dan masyarakat," tegasnya.

Dia berharap pengelolaan kebun sitaan negara tersebut sejalan dengan tujuan program Presiden Prabowo Subianto, yakni memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa Kepau Jaya membenarkan aksi demonstrasi sebelumnya merupakan gerakan murni Aliansi Masyarakat 3 Desa yang terdiri dari Desa Kepau Jaya, Buluh Cina dan Pangkalan Baru.

Menurutnya, aksi tersebut didukung ninik mamak atau tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama serta pemerintah desa.

Dia menegaskan, masyarakat turun ke lapangan untuk memperjuangkan hak mereka agar dapat menjadi pengelola kebun sitaan negara eks PT SAL melalui pola KSO.

"Dalam aksi kemarin tidak ada kelompok lain. Jadi kalau ada kelompok lain yang mengklaim bahwa itu massa mereka, itu tidak betul. Aksi itu murni dari Aliansi Masyarakat 3 Desa," ujarnya.

Kepala desa tersebut juga membantah pemberitaan yang menyebut Abuzar sebagai pihak yang mengoordinir massa aksi. Dia menegaskan, aksi tersebut merupakan inisiatif masyarakat yang tergabung dalam aliansi.

Di sisi lain, Ketua Lembaga Adat Kampar (LAK), Marwas Datuok Bosau, saat dihubungi riauaktual.com, mengatakan pihaknya hadir mendampingi Aliansi Masyarakat 3 Desa dalam mediasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara atas permintaan langsung masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, LAK telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak perusahaan. Namun, keputusan terkait tuntutan itu belum dapat diambil oleh jajaran Agrinas di daerah karena menjadi kewenangan kantor pusat.

"Kita sudah menyampaikan ke pihak Agrinas, tapi tentu Agrinas harus mengambil fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Keputusan tidak bisa diputuskan oleh pejabat yang di sini, karena ini kewenangan pusat," kata Marwas.

Dia menjelaskan, aspirasi masyarakat tersebut akan diteruskan oleh Chief Regional Officer (CRO) Agrinas di Riau kepada kantor pusat atau Head Office (HO).

"Jadi prinsipnya akan disampaikan oleh CRO Agrinas di Riau ke HO di pusat. Jadi masyarakat saat ini menunggu hasil perjuangan ini," ujarnya.

Marwas menegaskan, kehadiran LAK dalam mediasi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Pihaknya berharap PT Agrinas Palma Nusantara menindaklanjuti tuntutan Aliansi Masyarakat 3 Desa agar pengelolaan kebun eks PT SAL benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di Kecamatan Siak Hulu.

Terkait pemberitaan yang mengaitkan LAK dengan Abuzar, Marwas membantah lembaga adat tersebut memiliki hubungan dengan pihak yang mengaku sebagai bagian dari massa aksi.

"LAK itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilakukan Abu Zar. LAK hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat Aliansi 3 Desa untuk kepentingan masyarakat," tutupnya.

Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Video

Indeks

Berita Terkini

Indeks