JAKARTA (RA) - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan urgensi revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Langkah ini dinilai krusial untuk menyelaraskan regulasi serta memberi ruang gerak lebih luas bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengoptimalkan nilai manfaat dana haji yang kini menembus lebih dari Rp200 triliun.
Usai rapat kerja bersama pemerintah di Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), Marwan menyoroti pertumbuhan imbal hasil dana kelolaan yang dinilai belum berdampak signifikan bagi jemaah.
Melalui revisi ini, BPKH diharapkan lebih leluasa mengembangkan instrumen investasi yang fokus pada ekosistem haji, seperti sektor penerbangan, perhotelan, dan konsumsi, agar lebih terarah dan langsung menyentuh kebutuhan jemaah.
"Kalau investasinya lebih cermat, maka kita sebetulnya cukup di ekosistem haji saja. Jadi keuangan ekosistem haji itu meliputi penerbangan, hotel, konsumsi. Mestinya di situ," ujar politisi Fraksi PKB tersebut.
Meski mendorong fleksibilitas, Marwan menekankan pentingnya merumuskan klausul pengamanan dan mitigasi risiko investasi agar dana jemaah tetap akuntabel.
Ia juga mengusulkan pengkajian ulang aturan tanggung renteng bagi pengelola jika terjadi kerugian investasi, misalnya melalui skema dana jaminan kerugian, agar pengelola tetap terlindungi tanpa menghambat inovasi investasi.
Terkait dinamika pembahasan dengan pemerintah, Marwan memastikan bahwa Komisi VIII telah memutuskan skema ini sebagai revisi undang-undang, bukan penyusunan undang-undang pengganti baru.
"Kami berharap pembahasan dapat segera berjalan sesuai mekanisme legislasi demi memperkuat tata kelola sekaligus memaksimalkan manfaat bagi jemaah haji," katanya.