Pencarian

Podcast Kelupas

Gus Jazil Soroti Sidang Etik Kasus Penyadapan, Minta Pangkat Majelis Setara Jenderal Bintang Empat

Selasa, 17 November 2026 • 05:51:23 WIB
Gus Jazil Soroti Sidang Etik Kasus Penyadapan, Minta Pangkat Majelis Setara Jenderal Bintang Empat
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: istimewa)

JAKARTA (RA) - Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, menyoroti rencana sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Listyo Sigit Prabowo (LS) terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Jazilul mengingatkan, pembentukan majelis sidang etik harus mengikuti aturan dan prinsip hierarki kepangkatan di lingkungan Polri. 

Menurutnya, ketua majelis harus memiliki pangkat dan jabatan lebih tinggi atau setidaknya setara dengan terduga pelanggar.

Sosok yang akrab disapa Gus Jazil itu merujuk Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

"Tidak lazim seorang jenderal bintang empat diperiksa atau disidang oleh pejabat yang pangkatnya lebih rendah. Dalam mekanisme organisasi Polri, prinsipnya atasan memeriksa bawahan, bukan sebaliknya," ujar Gus Jazil di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Wakil Ketua Umum PKB itu menilai penunjukan ketua majelis harus mempertimbangkan kesetaraan pangkat dan independensi. 

Ia menyebut Kapolri dapat memimpin sidang atau menunjuk pejabat lain yang memiliki pangkat setara dan memenuhi prinsip independensi.

Ia mengingatkan, kesalahan dalam menentukan komposisi majelis berpotensi menimbulkan polemik dan mempersoalkan legitimasi putusan sidang etik.

Selain persoalan sidang etik, Gus Jazil meminta proses pidana dugaan penyadapan ilegal tetap berjalan. Menurutnya, perkara tersebut tidak boleh diselesaikan hanya melalui mekanisme pelanggaran kode etik.

"Kalau benar ditemukan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum, ini bukan persoalan etik semata. Harus ditelusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang menghilangkan jejak digitalnya," tegasnya.

Gus Jazil juga menyampaikan tiga tuntutan dalam penanganan perkara tersebut. Pertama, proses pidana harus tetap berjalan secara paralel dengan sidang etik agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kedua, negara harus memberikan perlindungan kepada pelapor. Ia mengapresiasi keberanian petugas internal yang melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Bareskrim pada 30 Oktober 2026.

Menurutnya, pelapor tidak boleh mendapat intimidasi, mutasi yang bersifat menghukum, ataupun kriminalisasi akibat laporan tersebut.

Ketiga, pemerintah diminta membenahi sistem penyadapan secara menyeluruh melalui percepatan pembentukan undang-undang penyadapan terpadu.

Gus Jazil mendorong adanya pengaturan perizinan penyadapan melalui penetapan pengadilan serta pengawasan independen terhadap teknologi yang digunakan aparat penegak hukum.

Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Video

Indeks

Berita Terkini

Indeks