Pencarian

Podcast Kelupas

Komisi II DPR dan Pemerintah Sepakat Percepat Revisi UU Adminduk untuk Wujudkan Satu Data

Selasa, 17 November 2026 • 06:02:22 WIB
Komisi II DPR dan Pemerintah Sepakat Percepat Revisi UU Adminduk untuk Wujudkan Satu Data
Ketua Panja RUU Adminduk Aria Bima usai pembentukan Panja RUU Adminduk dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

JAKARTA (RA) - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menargetkan pembahasan revisi regulasi tersebut rampung sebelum penyelesaian Undang-Undang Pemilu.

Fokus utama revisi ini adalah mewujudkan interoperabilitas data melalui penerapan nomor identitas tunggal (single identity number).

"Intinya interoperability tadi ya, satu single identity. Kami secepatnya akan selesaikan sebelum undang-undang pemilu ini selesai," kata Ketua Panja RUU Adminduk Aria Bima usai pembentukan Panja dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa Panja akan segera menyusun jadwal agar pembahasan dapat dimulai dalam waktu dekat.

"Integrasi data kependudukan sangat krusial untuk menopang berbagai layanan publik, mulai dari penyelenggaraan pemilu, BPJS, pendidikan, hingga ketepatan sasaran penyaluran bantuan social," katanya seperti dikutip dari laman dpr.go.id.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan revisi inisiatif DPR ini bertujuan menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai satu pintu masuk utama menuju ekosistem Satu Data Indonesia.

Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi seperti pengenalan wajah (face recognition) juga akan didorong untuk mempermudah verifikasi identitas, dengan tetap menjamin partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) selama proses pembahasan.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi langkah DPR RI dan menilai revisi UU Adminduk mendesak untuk menutup berbagai celah dalam sistem yang berjalan saat ini. Penguatan regulasi ini diharapkan dapat mengakselerasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

"Kita mengharapkan ini agar dapat dikerjakan paralel, cepat dengan Bapak Ketua Panja, tapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian," kata Tito.

Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Video

Indeks

Berita Terkini

Indeks