PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan perhitungan ulang terhadap skema pembiayaan program Universal Health Coverage (UHC). Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul penurunan kemampuan fiskal daerah serta perubahan kebijakan pembagian penerimaan pajak kendaraan bermotor antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan bahwa perubahan kebijakan tersebut berdampak terhadap pendapatan daerah, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pembagian anggaran untuk mendukung program UHC.
Menurutnya, sebelumnya pembagian penerimaan dari pajak kendaraan bermotor melalui skema budget sharing ditetapkan sebesar 70 persen untuk pemerintah provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota. Namun, setelah adanya perubahan aturan opsen, pembagian penerimaan mengalami perubahan dan berdampak terhadap pendapatan Pemprov Riau.
"Karena fiskal kita mengalami penurunan, kemudian adanya perubahan budget sharing yang sebelumnya 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota, sekarang berubah. Perubahan inilah yang membuat kita harus menghitung kembali pembiayaan UHC," ujar Zulkifli, Jum'at (13/11/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil perhitungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, terdapat tiga skema pembagian pembiayaan yang menjadi bahan pertimbangan tim perumus.
Skema pertama yakni 20 persen ditanggung pemerintah provinsi dan 80 persen oleh kabupaten/kota. Skema kedua dengan pembagian 40 persen untuk provinsi dan 60 persen kabupaten/kota. Sementara skema ketiga mempertahankan pembagian 55 persen untuk provinsi dan 45 persen untuk kabupaten/kota.
Zulkifli menyebutkan, penerapan skema tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pendapatan masing-masing daerah. Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan pendapatan dapat menyesuaikan porsi pembiayaan berdasarkan hasil perhitungan Bapenda.
Sementara itu, sejumlah daerah yang memiliki penerimaan relatif kecil tetap mendapatkan skema pembagian yang disesuaikan dengan kemampuan fiskalnya.
"Seperti Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan beberapa kabupaten lainnya. Ada lima kabupaten yang skemanya tetap karena penerimaannya relatif kecil dan tidak mengalami peningkatan secara signifikan," jelasnya.
Lebih lanjut, Zulkifli menegaskan bahwa perubahan skema pembiayaan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh efisiensi anggaran, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan kebijakan penerimaan daerah.
Menurutnya, perubahan aturan opsen pajak kendaraan bermotor membuat porsi penerimaan lebih banyak bergeser ke kabupaten/kota. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi pendapatan provinsi sehingga pembagian pembiayaan UHC perlu dihitung kembali.
"Ini bukan kami mengatakan karena efisiensi, tetapi merupakan dampak dari perubahan aturan opsen penerimaan pajak kendaraan bermotor. Karena pendapatan provinsi berkurang, tentu harus ada penyesuaian. Dasar perhitungannya berasal dari Bapenda, dan kami tinggal menyesuaikan," tutupnya.