DPR Perbarui UU Perlindungan Konsumen untuk Era Digital

Kamis, 12 November 2026 | 06:39:49 WIB
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menerima draft Penyusunan RUU tentang Perlindungan Konsumen dari Kepala BKD DPR RI di Gedung DPR, Rabu (11/11/2026). (Foto : Biro Pemberitaan Parlemen)

JAKARTA (RA) - Komisi VI DPR RI bersama Badan Keahlian (BKD) DPR RI mematangkan RUU Perlindungan Konsumen guna menggantikan UU No. 8/1999 yang dinilai tak lagi adaptif dengan perkembangan ekonomi digital.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan pembaruan hukum ini mendesak untuk merespons pertumbuhan e-commerce serta membangun ekosistem digital yang adil, transparan, dan berkepastian hukum.

"Pertemuan ini berfokus pada pembahasan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU guna memperbarui UU Nomor 8 Tahun 1999 yang dinilai sudah tidak adaptif dengan perkembangan ekonomi digital," kata Nurdin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen tersebut, Nurdin Halid, menegaskan pembaruan hukum ini sangat mendesak demi merespons pertumbuhan pesat e-commerce dan pola transaksi masyarakat yang kian kompleks.

"RUU ini menjadi agenda strategis dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, adil, transparan, serta menjamin kepastian hukum terkait keamanan produk, kebenaran informasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa berbasis bukti (evidence-based)," katanya.

Penyusunan RUU berbasis bukti (evidence-based) ini didasari hasil riset BKD DPR yang menunjukkan 65 persen percakapan media sosial didominasi sentimen negatif, serta 2 dari 3 warga pernah mengalami kendala e-commerce seperti masalah refund, barang tak sesuai, dan kebocoran data.

"RUU baru ini difokuskan pada jaminan perlindungan data pribadi konsumen serta pengetatan pengawasan terhadap platform marketplace dan media social," katanya.

Kepala BKD DPR RI, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, memaparkan bahwa penyusunan draf RUU telah melibatkan meaningful participation dari berbagai elemen. Mulai dari  sembilan kementerian/lembaga, BPKN, BPSK, akademisi dari 34 kampus, asosiasi dunia usaha (Kadin, Gaikindo, GP Farmasi), hingga LSM.

"Untuk memperkuat landasan sosiologis, BKD DPR RI juga menggelar telesurvey dan analisis sentimen media social," ujarnya.

Tags

Terkini

Terpopuler