WHO Usulkan Aturan Ketat Makanan Ultra-Proses, Mi Instan hingga Soda Disorot

Rabu, 11 November 2026 | 06:07:04 WIB
Ilustrasi makanan ultra proses.

RIAUAKTUAL (RA) - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengusulkan aturan lebih ketat terhadap makanan dan minuman ultra-proses atau Ultra-Processed Foods (UPF). Usulan tersebut mencakup pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan, seperti pewarna, perasa, hingga pemanis buatan yang digunakan untuk meningkatkan daya tarik produk.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya WHO menekan angka kematian akibat pola makan tidak sehat yang diperkirakan mencapai 11 juta jiwa setiap tahun.

Dalam draf panduan terbarunya, WHO mendorong pemerintah berbagai negara untuk memperketat regulasi terhadap produk makanan yang menggunakan bahan aditif dalam proses pembuatannya. Pengaturan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali dan membatasi konsumsi produk yang berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan.

Usulan ini sekaligus memperluas pendekatan WHO dalam menilai kualitas makanan. Jika sebelumnya perhatian lebih banyak diarahkan pada kandungan nutrisi, seperti lemak, gula, dan garam, kini formulasi bahan dalam produk ultra-proses juga menjadi perhatian.

Pejabat Teknis Departemen Nutrisi dan Keamanan Makanan WHO, Katrin Engelhardt, mengatakan penilaian terhadap makanan tidak cukup hanya didasarkan pada kandungan gizinya.

"Draf ini melangkah lebih jauh dari sekadar penilaian nutrisi tradisional. Kami menyadari bahwa makanan tidak hanya harus dinilai dari kandungan gizinya saja, tetapi juga dari aspek formulasi bahannya demi mencegah penyakit akibat pola makan," terang Engelhardt, dikutip dari Reuters.

Jika diterapkan, usulan tersebut berpotensi mendorong negara-negara untuk memberlakukan regulasi lebih ketat terhadap produk makanan dan minuman olahan, termasuk minuman bersoda hingga mi instan.

Sejumlah kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain kewajiban mencantumkan label peringatan kesehatan (warning labels) hingga pengenaan pajak khusus terhadap produk tertentu.

Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pelaku industri makanan dan minuman global. International Food and Beverage Alliance (IFBA), organisasi yang mewakili sejumlah perusahaan makanan dan minuman multinasional, menilai pendekatan baru WHO berisiko mengalihkan perhatian dari aspek kualitas nutrisi.

IFBA juga khawatir kebijakan tersebut dapat memberikan penilaian negatif terhadap produk yang dinilai masih aman dikonsumsi.

"Kekhawatiran utama kami adalah potensi terganggunya prioritas nutrisi yang telah ditetapkan serta upaya reformulasi produk yang sedang berjalan," tegas Sekretaris Jenderal IFBA, Rocco Renaldi.

Pelaku industri turut menyoroti potensi peningkatan biaya operasional akibat kewajiban merombak komposisi produk atau reformulasi. Selain itu, aturan pelabelan yang lebih kompleks, risiko gugatan hukum kelompok (class-action), hingga kemungkinan pengenaan pajak tambahan juga menjadi kekhawatiran mereka.

Chief Executive Officer (CEO) Kraft Heinz, Steve Cahillane, bahkan meminta WHO melibatkan perwakilan industri dalam pembahasan kebijakan tersebut.

"Kami bergerak di bisnis makanan dan sangat peduli pada konsumen. Sudah sepatutnya kami mendapatkan ruang di meja diskusi saat pembahasan kebijakan ini berkembang," tegas Cahillane.

Di tengah penolakan industri, sejumlah ilmuwan dan pakar kesehatan justru mendukung langkah WHO. Mereka menilai penilaian terhadap dampak kesehatan suatu produk memang perlu mempertimbangkan lebih dari sekadar kandungan nutrisi.

Co-director Global Food Research Program dari University of North Carolina Chapel Hill, Lindsey Smith Taillie, mengatakan kandungan nutrisi dan tingkat pemrosesan makanan merupakan dua aspek yang dapat digunakan secara bersamaan dalam menentukan kebijakan pangan.

"Kandungan nutrisi dan status ultra-processed foods bukanlah dua hal yang berseberangan. Keduanya dapat dan sudah seharusnya dijadikan pijakan awal bagi pembuat kebijakan," jelas Taillie.

Saat ini, draf panduan tersebut masih dalam tahap konsultasi publik hingga 27 November mendatang. Setelah proses konsultasi selesai, WHO akan mempertimbangkan masukan yang diterima sebelum panduan tersebut direkomendasikan secara resmi kepada negara-negara anggota.

Terkini

Terpopuler