PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru menandatangani nota kesepakatan tentang sinergisitas dalam pencegahan perkawinan anak, pemenuhan hak asuh anak, serta pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (10/11/2026).
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak, terutama mereka yang terdampak akibat perceraian.
Ia menyebutkan, persoalan perceraian tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan dan masa depan anak-anak.
"Persoalan kita adalah ketika terjadi perceraian, anak-anak sering kali menjadi korban. Padahal, anak-anak ini tetap membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya," ujar SF Hariyanto.
Ia menjelaskan, meskipun pengadilan telah menetapkan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak dan mantan istrinya dengan jumlah tertentu, dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kewajiban tersebut tidak dijalankan.
"Pengadilan sudah memutuskan berapa kewajiban nafkah yang harus diberikan, tetapi dalam praktiknya sering kali tidak dilaksanakan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama agar hak-hak anak tetap terpenuhi," jelasnya.
Menurutnya, pemerintah bersama Pengadilan Tinggi Agama akan berupaya mengawal pelaksanaan putusan pengadilan agar tidak hanya berhenti pada keputusan hukum, tetapi benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan.
SF Hariyanto menegaskan, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, Pemprov Riau siap berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (ASDATUN), untuk mendorong penyelesaian melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kita akan kawal. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan secara sukarela, kita akan berkoordinasi dengan ASDATUN dan pihak terkait agar putusan pengadilan ini bisa dijalankan sebagaimana mestinya," tegasnya.
Ia berharap melalui nota kesepakatan tersebut, hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dapat lebih terlindungi, mulai dari hak asuh, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari hingga jaminan masa depan anak.
Dengan demikian, sinergi antara Pemprov Riau dan PTA Pekanbaru diharapkan mampu menghadirkan perlindungan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak di Provinsi Riau.