PEKANBARU (RA) - Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 lebih diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Hal tersebut disampaikannya Setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027, Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, serta seluruh pejabat tinggi pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Menurut Kaderismanto, ketiga sektor tersebut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan anggaran daerah. Terutama pembangunan jalan dan jembatan yang hingga kini masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Riau.
Ia mengatakan, pembahasan APBD 2027 harus benar-benar mempertimbangkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur.
“Kita berharap dalam pembahasan APBD ini ada fokus dan prioritas pembangunan. Usulan-usulan masyarakat, khususnya terkait kondisi infrastruktur jalan di beberapa lintas provinsi, kabupaten, dan kota, harus bisa segera ditangani,” ujar Kaderismanto, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, selain pembangunan jalan dan jembatan, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kebutuhan pembangunan sekolah serta rumah sakit. Menurutnya, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kaderismanto juga menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan pemerintah pusat yang menggunakan anggaran dari APBN.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar program-program tersebut dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau tidak kita persiapkan sarana penunjangnya, maka kita tidak dapat bantuan dari APBN. Oleh karena itu, ini harus kita bersama-sama dorong,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dalam dua tahun terakhir yang dinilai masih minim. Karena itu, dirinya berharap APBD 2027 dapat memberikan porsi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan fisik dibandingkan belanja operasional.
“Kita berharap di 2027 itu infrastrukturnya lebih diperhatikan. Jangan sampai uang hanya habis untuk belanja-belanja operasi, operasional, dan segala macam,” katanya.
Meski demikian, Kaderismanto menyadari bahwa kemampuan keuangan daerah masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, penyusunan program dan pengalokasian anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas serta tingkat kebutuhan yang paling mendesak.
Ia berharap pembahasan APBD Riau 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Dengan kemampuan APBD sekarang, tentu apa yang menjadi prioritas dan tingkat urgensinya betul-betul mendesak, itu yang akan kita dorong lebih dahulu,” tutupnya.