PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat dukungan terhadap percepatan digitalisasi perlindungan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbarui serta memverifikasi data masyarakat agar bantuan pemerintah diterima oleh warga yang berhak.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlindungan Sosial Digital bersama pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah se-Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur Riau, Jumat (6/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat registrasi, verifikasi, dan validasi data penerima bantuan sosial.
Menurut Tito, digitalisasi perlindungan sosial merupakan bagian dari transformasi pemerintahan berbasis elektronik. Sistem tersebut memanfaatkan integrasi data kependudukan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan.
Ia menjelaskan, teknologi identifikasi wajah juga menjadi salah satu instrumen untuk membantu proses verifikasi identitas dan kelayakan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial.
"Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial secara lebih cepat dan akurat. Melalui identifikasi wajah, sistem dapat memberikan gambaran mengenai kelayakan seseorang untuk menerima bantuan sosial," ujarnya.
Tito turut menyinggung hasil uji coba di Banyuwangi yang masih menemukan ketidaktepatan data penerima bantuan. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya pembaruan data secara berkala untuk mencegah kesalahan dalam penyaluran bansos.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah membentuk tim khusus yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta perangkat daerah terkait.
"Saya mohon kepada seluruh kepala daerah agar serius melaksanakan verifikasi dan validasi melalui sistem ini. Dinas Sosial bersama Dukcapil dan unsur lainnya harus bergerak agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak," tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, SF Hariyanto menyatakan Pemprov Riau siap mendukung percepatan registrasi perlindungan sosial digital. Ia menilai keakuratan data menjadi kunci agar program bantuan pemerintah dapat memberikan manfaat secara maksimal.
"Pemprov Riau mendukung penuh percepatan registrasi perlindungan sosial digital ini. Kita ingin data masyarakat semakin akurat sehingga bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan," ungkap SF Hariyanto.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi sekaligus membantu masyarakat yang mengalami kendala selama proses registrasi.
"Seluruh perangkat daerah harus ikut mengambil bagian dalam menyukseskan program ini. Kita harus bekerja bersama agar proses registrasi berjalan maksimal dan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dapat terdata dengan baik," tutupnya.