JAKARTA (RA) - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, meminta pemerintah tidak bersikap konfrontatif terhadap MSCI terkait evaluasi klasifikasi pasar saham Indonesia.
Ia menilai masukan lembaga penyedia indeks global itu perlu ditanggapi serius, terutama menyangkut transparansi dan tata kelola pasar modal.
"MSCI bukan lawan yang harus kita tumbangkan, tetapi wasit yang perlu kita dengar dan siasati, as long as we are in the game, playing the game," tegas Dino dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Minggu (25/10/2026).
MSCI tengah berkonsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi transparansi kepemilikan saham, kejelasan free float, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta efektivitas penegakan aturan di pasar modal.
MSCI dijadwalkan menyelesaikan konsultasi pada 30 April 2027 dan menetapkan keputusan akhir paling lambat 30 Juni 2027. Perubahan klasifikasi berpotensi memengaruhi posisi saham Indonesia dalam indeks global yang menjadi acuan investor institusi internasional.
Jika perubahan terjadi, investor yang mengikuti indeks MSCI berpotensi menyesuaikan portofolio mereka. Hal ini dapat memengaruhi aliran modal asing dan menambah tekanan terhadap pasar saham domestik.
Dino juga mendorong evaluasi terhadap dugaan penyimpangan transaksi saham, termasuk praktik saham gorengan dan kemungkinan intervensi pihak tertentu. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan dan penegakan aturan untuk memulihkan kepercayaan investor.
Dilansir dari Beritasatu.com, untuk mempercepat pembenahan, Dino mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan OJK.
Tim tersebut diharapkan mengoordinasikan langkah pemerintah dan otoritas pasar modal dalam menindaklanjuti persoalan yang disoroti MSCI.
Dino juga meminta pemerintah meningkatkan komunikasi dengan MSCI dan menerapkan komunikasi satu pintu agar pernyataan pejabat tidak saling bertentangan. Menurutnya, pembenahan transparansi dan tata kelola pasar modal perlu dipercepat sebelum keputusan akhir MSCI pada Juni 2027.