RIAU (RA) - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru memperkuat pengawasan peredaran obat, makanan, dan kosmetik ilegal di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Wilayah kepulauan dinilai memiliki potensi menjadi jalur masuk produk yang tidak memiliki izin edar.
Kepala BBPOM di Pekanbaru, Sofiyani Chandrawati Anwar, mengatakan pengawasan perlu diperkuat melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama di titik-titik rawan masuknya produk ilegal.
Komitmen tersebut dibahas melalui rapat koordinasi secara daring antara BBPOM dan Pemkab Kepulauan Meranti.
"Upaya tersebut diharapkan dapat menekan peredaran produk yang tidak memiliki izin edar dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat," ujar Sofiyani, Sabtu (10/10/2026).
Menurutnya, pengawasan obat dan makanan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan pemerintah daerah. Karena itu, BBPOM mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait meningkatkan pengawasan dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengantisipasi peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan sejak dini.
Selain pengawasan produk ilegal, BBPOM Pekanbaru juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Meranti.
Sofiyani menyebutkan, pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu prioritas untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.
"Pengawasan mencakup proses pengelolaan bahan pangan hingga makanan siap disajikan. Kebersihan, mutu, dan keamanan pangan harus menjadi perhatian agar makanan yang diterima para penerima manfaat aman dikonsumsi," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menyambut baik langkah BBPOM Pekanbaru dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di daerahnya. Ia menyatakan Pemkab Meranti siap mendukung upaya pencegahan peredaran produk ilegal.
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, Muzamil juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan program tersebut melalui pengawasan terhadap seluruh SPPG di Kepulauan Meranti.
"Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar yang ditetapkan, terutama dalam menjaga keamanan makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat," tuturnya.