JAKARTA (RA) - Rangkaian kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir mendorong Komisi V DPR RI meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap armada angkutan laut nasional.
Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan kondisi kapal, fasilitas keselamatan, kompetensi awak hingga sistem pengawasan benar-benar memenuhi standar keselamatan pelayaran.
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menyoroti masih beroperasinya kapal yang berusia lebih dari 30 tahun. Salah satunya KM Virgo yang tercatat telah berusia 39 tahun.
Namun, menurut Mori, usia kapal tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran keselamatan. Kondisi tersebut harus diikuti dengan perawatan dan pemeriksaan berkala yang benar-benar dilakukan di lapangan.
"Jangan sampai perawatan kapal hanya tercatat secara administratif, tetapi ketika terjadi keadaan darurat ternyata peralatan keselamatannya tidak berfungsi," tegas Mori dalam Dialektika Demokrasi bertema "Kapal Penumpang Tenggelam Lagi: Bagaimana Solusinya?" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026) kemarin.
Mori meminta pemeriksaan fasilitas keselamatan seperti pelampung dan alat pemadam kebakaran dilakukan secara rutin. Kompetensi awak kapal, mulai dari nakhoda hingga anak buah kapal (ABK), juga perlu dievaluasi.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pembenahan akurasi manifest penumpang serta pencatatan muatan, termasuk barang berbahaya atau mudah terbakar yang dibawa kendaraan di dalam kapal.
"Kesiapan syahbandar dan pengawasan preventif sebelum kapal berlayar menjadi kunci utama, sehingga aspek keselamatan tidak semata-mata menggantungkan pada faktor cuaca," katanya.
Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menilai kecelakaan kapal, kebakaran hingga kasus kelebihan muatan menunjukkan adanya persoalan yang perlu dibenahi secara menyeluruh.
"Meskipun aturan keselamatan pelayaran telah lengkap, efektivitasnya sangat tergantung pada penegakan hukum dan pengawasan di lapangan," ujar Edi.
Karena itu, Komisi V DPR RI mendorong pemerintah segera melakukan audit terhadap seluruh armada nasional. Audit tersebut diharapkan dapat memetakan jumlah kapal, usia, kondisi kelaikan serta tingkat risiko masing-masing armada.
Analis politik dan kebijakan Trubus mengatakan persoalan keselamatan pelayaran tidak hanya menyangkut keselamatan penumpang, tetapi juga berdampak terhadap mobilitas masyarakat, distribusi logistik dan aktivitas ekonomi.
Ia mendorong pembenahan tata kelola keselamatan pelayaran dari hulu hingga hilir, disertai pembagian tanggung jawab yang jelas serta tindak lanjut setiap kali terjadi kecelakaan.