KAMPAR (RA) - Tim Penyuluhan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Mabes TNI mendorong pembentukan posko terpadu untuk memperkuat koordinasi pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Kabupaten Kampar, Riau.
Rekomendasi tersebut muncul setelah Tim Penyuluhan Mabes TNI selama sekitar satu bulan turun langsung ke masyarakat dan menyambangi 21 kecamatan di Kabupaten Kampar.
Tim juga memberikan edukasi sekaligus menggali berbagai persoalan terkait pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah tersebut.
Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut saat didampingi Wakil Bupati Kampar Misharti dan Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menerima kunjungan sekaligus pamitan Tim Penyuluhan Mabes TNI di Lantai II Kantor Bupati Kampar, Senin (21/9/2026).
"Alhamdulillah, kita mendapat kunjungan dari TNI yang dipimpin langsung oleh Bapak Brigjen TNI Sudarma beserta tim penyuluh. Kami sangat berterima kasih atas penyuluhan yang telah dilakukan selama ini, termasuk turun langsung ke masyarakat," ujar Ahmad Yuzar.
Menurut Ahmad Yuzar, berbagai masukan dan hasil kajian yang disampaikan tim dapat menjadi bahan bagi Pemkab Kampar dalam menyusun langkah pencegahan Karhutla secara lebih terarah.
Salah satunya dengan memperkuat aturan di tingkat desa terkait praktik pembakaran lahan secara sembarangan.
"Kunjungan, kajian dan tatap muka langsung dengan masyarakat ini memberikan banyak inovasi. Apa yang disampaikan akan menjadi peta jalan bagi kita, termasuk bagaimana memperkuat peraturan desa agar ada aturan yang jelas dan sanksi bagi pembakar lahan," tegasnya.
Brigjen TNI Sudarma mengatakan Tim Penyuluhan Mabes TNI berada di Kabupaten Kampar sejak 23 Agustus hingga 23 September 2026.
Selama berada di Kampar, tim melakukan sosialisasi dan penyuluhan Karhutla kepada berbagai lapisan masyarakat.
"Selama satu bulan kami melakukan sosialisasi terkait Karhutla. Kami telah mengunjungi 21 kecamatan, meskipun masih ada beberapa desa yang belum dapat kami jangkau. Kami juga mengunjungi dua perguruan tinggi dan sejumlah pondok pesantren," kata Sudarma.
Menurutnya, kegiatan tersebut telah menjangkau sekitar 4.200 orang yang terdiri atas masyarakat peduli api, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
Dari hasil kunjungan tersebut, tim menemukan sejumlah potensi dan persoalan yang membutuhkan penguatan koordinasi.
Salah satunya terkait keberadaan relawan api, perusahaan, kepala desa hingga camat yang dinilai perlu dihimpun dalam satu sistem penanggulangan Karhutla.
"Kami melihat perlunya integrasi dan sebuah wadah dalam satu posko yang melibatkan berbagai elemen, lengkap dengan aturan pelaksanaannya. Ini bisa menjadi inisiasi Pemkab Kampar untuk diusulkan dari Kampar ke tingkat provinsi maupun pusat," jelas Sudarma.
Dorong Posko Terpadu hingga Penggunaan Drone
Sudarma mengatakan gagasan posko terpadu tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang akan dibawa dan dilaporkan kepada Mabes TNI sebagai hasil kegiatan penyuluhan di Kabupaten Kampar.
Menurutnya, posko terpadu nantinya dapat menjadi pusat koordinasi seluruh unsur dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
Selain penguatan kelembagaan dan sinergi masyarakat, Tim Penyuluhan Mabes TNI juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam penanganan Karhutla.
Salah satunya melalui penggunaan drone untuk membantu pemantauan wilayah dan mendukung penanggulangan kebakaran, khususnya di lokasi yang sulit dijangkau secara langsung.
Pemkab Kampar Minta Dukungan Peralatan Damkar
Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti turut meminta agar kondisi geografis Kabupaten Kampar menjadi perhatian dalam dukungan penanganan Karhutla.
Menurutnya, luas wilayah dan sejumlah daerah yang sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri ketika terjadi kebakaran.
"Kami mohon kondisi Kampar dapat disampaikan, sehingga alat pemadam dapat dialokasikan ke Pemkab Kampar. Wilayah Kampar cukup luas dan masih banyak daerah yang sulit dijangkau," ujar Misharti.
Saat ini, kata dia, Pemkab Kampar memiliki Posko Induk Damkar dan enam pos pemadam kebakaran yang tersebar di sejumlah wilayah.
Namun, keterbatasan jangkauan masih menjadi kendala ketika kebakaran terjadi di wilayah yang jauh dan sulit diakses.
Tim Penyuluhan Mabes TNI di wilayah Kodim 0313/KPR dipimpin Brigjen TNI Sudarma. Tim tersebut didampingi Kolonel Agus Donny, Kolonel Laut Dedi Noferi, Kolonel Jano, Kolonel Laut Muksalmina, Kolonel Hermawan, Mayor Muhammad Aripin, Mayor Inf. Dudung Ar, serta personel Kodim 0313/KPR.