KUANSING (RA) - Penyidik Polres Kuantan Singingi (Kuansing), mulai memanggil satu per satu anggota DPRD Kuansing untuk dimintai klarifikasi terkait temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2025.
Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses klarifikasi penyidik terhadap sejumlah temuan dalam LHP BPK yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPRD Kuansing.
Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana membenarkan adanya pemanggilan terhadap anggota DPRD Kuansing tersebut.
"Iya benar, ada pemanggilan. Banyak yang harus dimintai klarifikasi terhadap semua anggota DPRD Kuansing. Salah satunya terkait LHP BPK RI Tahun Anggaran 2025," kata Hidayat kepada Riauaktual.com, Jumat (18/9/2026) malam.
Menurut Hidayat, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam LHP BPK tersebut yakni adanya kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kepada negara.
Salah satunya berkaitan dengan pembayaran perjalanan dinas anggota DPRD Kuansing.
Hidayat mengatakan, Polres Kuansing sebelumnya telah menyampaikan adanya temuan tersebut pada awal 2026.
Namun, menurut dia, hingga saat ini belum ada tindak lanjut berupa pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana yang menjadi temuan pemeriksaan.
"Jadi awal tahun lalu sudah kita sampaikan. Tetapi sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. Tidak ada yang mengembalikan. Jadi kita panggil untuk klarifikasi. Semuanya akan kita mintai klarifikasinya," ujar Hidayat.
Ia menegaskan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait mengenai temuan dalam LHP BPK Tahun Anggaran 2025.
Proses klarifikasi masih berlangsung dan belum terdapat kesimpulan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana dalam persoalan tersebut.
Polres Kuansing selanjutnya akan melakukan pendalaman berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para anggota DPRD yang dipanggil serta dokumen dan hasil pemeriksaan terkait.