SIAK (RA) - Politisi senior Partai Golkar Kabupaten Siak, M Syafri D (56), mendorong adanya penyegaran kepemimpinan di tubuh Partai Golkar Kabupaten Siak.
Syafri menilai Golkar Siak membutuhkan pemikiran dan figur baru untuk menghadapi berbagai tantangan politik sekaligus menjaga citra partai di tengah masyarakat.
Menurut kader Golkar Siak sejak 2002 itu, kompleksitas persoalan yang belakangan dikaitkan dengan Ketua DPD II Golkar Siak, Indra Gunawan, menjadi salah satu alasan perlunya pembenahan internal.
“Selayaknya sebuah organisasi, Golkar di Siak perlu penyegaran dan pemikiran baru,” kata Syafri, Senin (7/9/2026).
Syafri mengatakan Golkar Siak membutuhkan sosok pemimpin yang mampu membawa kader partai memenangkan kontestasi eksekutif.
Ia menyoroti hasil dua kali Pilkada di Siak yang menurutnya belum menghasilkan kader Golkar sebagai pemenang.
"Kalau Pileg, saat Juni Rachman jadi Ketua DPD 2019 juga 8 kursi di DPRD Siak. Artinya bukan keberhasilan kepengurusan lima tahun terakhir. Itu hanya melanjutkan kepengurusan dulu," imbuhnya.
Syafri berharap Golkar Siak tidak hanya menjadi partai pengusung dalam kontestasi politik, tetapi berani mengusung kader sendiri untuk maju.
"Jadi, Golkar Siak butuh figur pemimpin yang jelas. Jangan hanya selalu sebagai partai pengusung. Biar kalah asal berani ke gelanggang. Ini duduk di belakang saja. Jangan Golkar Siak kayak sampan cangkuk. Artinya kapal besar, tapi hanya mengambil orang lain untuk ditampilkan. Bukan kader sendiri," ungkapnya.
Mantan Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Koto Gasib itu juga mengkritik kepengurusan saat ini yang menurutnya kurang memberikan penghargaan kepada para pendiri dan kader senior Golkar di Siak.
“urang menghargai sama pendiri Golkar di Siak. Orang yang berjasa terhadap Golkar di Siak tidak pernah dihargai. Kader-kader Golkar yang lama dibuang semua," katanya.
Syafri juga menyoroti persoalan aset Partai Golkar di Kabupaten Siak.
Menurutnya, hingga kini Golkar Siak belum memiliki kantor sendiri. Kondisi tersebut dinilainya ironis karena Golkar disebut telah memenangkan Pemilu Legislatif di Siak dalam sejumlah periode.
"Kalah Golkar dengan PAN di Siak. PAN punya kantor sendiri. Sementara Golkar tak ada. Padahal Golkar terus menang Pileg, tapi tidak ada kantor sendiri," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syafri juga menyinggung polemik dugaan penggunaan ijazah palsu yang pernah dikaitkan dengan Indra Gunawan saat menjabat Ketua DPRD Siak.
Ia mengatakan dugaan tersebut sempat dilaporkan ke Polda Riau pada 6 September 2021. Namun, menurut Syafri, hingga kini belum ada kejelasan yang diketahuinya terkait laporan tersebut.
Syafri juga menyebut adanya penyerahan bukti baru atau novum kepada Ditreskrimum Polda Riau pada November 2024 oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat.
Terkait hal itu, Syafri menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak yang bersangkutan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
"Soal kasus ijazah ini, saya sempat bingung. Kok DPD I dan DPP tidak angkat bicara maupun bersuara, mestinya mereka mendesak yang bersangkutan perlihatkan dokumen resmi itu ke publik. Sebab, jika diperlihatkan pun tidak membahayakan negara atau daerah. Kalau ada perlihatkan saja ke publik. Sebab yang bersangkutan pejabat publik," terangnya.
Syafri juga menyinggung adanya laporan warga terkait dugaan keterlibatan Indra Gunawan dalam sejumlah proyek di Kabupaten Siak tahun anggaran 2025.
Ia menyebut seorang warga bernama Parlindungan Sinaga pernah melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Negeri Siak pada akhir Oktober 2025.
Menurut Syafri, laporan tersebut memuat dugaan keterlibatan Indra dalam sejumlah proyek, termasuk proyek videotron DPRD yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Siak.
Ia juga menyoroti kondisi salah satu videotron di Kecamatan Sungai Apit yang disebut mengalami kerusakan.
"Sebetulnya masih banyak lagi hal-hal yang tidak elok tentang yang bersangkutan. Apalagi belum lama ini juga sempat gempar itu kabar dugaan asusila. Saya rasa Golkar harus berbenah demi citra diri yang baik di mata masyarakat," kata Syafri.
Berbagai hal yang disampaikan Syafri tersebut merupakan pandangan dan penilaian pribadinya sebagai kader senior Partai Golkar Siak.
Sejumlah tudingan yang disebutkan dalam pernyataannya masih berupa dugaan dan laporan, sehingga belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum tanpa adanya putusan atau keterangan resmi dari pihak berwenang.