INHU (RA) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memperkuat kesiapsiagaan dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penanganan Karhutla Kabupaten Inhu 2026 di Gedung Dang Purnama, Rengat, Rabu (26/8/2026).
Rakor dipimpin Wakil Bupati Inhu Hendrizal dan dihadiri Forkopimda, OPD, instansi vertikal, perusahaan perkebunan, camat, lurah hingga kepala desa.
Wabup Hendrizal menyampaikan keprihatinan atas kondisi Karhutla di Inhu. Menurutnya, cuaca ekstrem berpotensi meningkatkan risiko kebakaran sehingga koordinasi seluruh pihak harus diperkuat.
Ia meminta para camat segera berkoordinasi dengan Forkopimcam, kelurahan dan desa agar penanganan Karhutla dapat dilakukan secara cepat.
"Proses hukum yang tegas juga dipastikan akan berjalan bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kita harus siap siaga dan akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti sengaja menyebabkan kebakaran," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD-PKP Inhu Mulyadi mengatakan berbagai langkah pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan sejak Pemkab Inhu menetapkan status Siaga Darurat Karhutla pada 10 Maret 2026.
Langkah tersebut meliputi pembentukan posko pengendalian Karhutla, apel siaga, pengecekan sarana dan prasarana, patroli rutin serta penerbitan imbauan kepada perusahaan dan pemerintahan desa.
"Patroli bersama lintas instansi, mulai BNPB/BPBD, TNI, Polri dan instansi terkait, juga dilakukan di setiap kecamatan. Pemantauan aktivitas pembukaan lahan terus dilakukan sesuai instruksi Bupati agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar," jelas Mulyadi.
Ia menambahkan, rakor tersebut bertujuan menyinkronkan langkah seluruh pihak agar pencegahan dan pemadaman titik api berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi.