PEKANBARU (RA) – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Riau hingga Juni 2026 menunjukkan hasil positif. Pendapatan negara mencapai Rp15,25 triliun atau 52,11 persen dari target APBN, meningkat 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Adnan Wimbyarto, mengatakan pertumbuhan pendapatan negara tersebut ditopang oleh seluruh komponen penerimaan, yakni pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Penerimaan pajak mencapai Rp8,63 triliun atau tumbuh 23,94 persen secara tahunan. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp5,96 triliun tumbuh 28,73 persen, sedangkan PNBP mencapai Rp662,15 miliar atau meningkat 8,74 persen," ujarnya, Kamis (30/7/2026).
Adnan menjelaskan, kinerja penerimaan pajak pada Juni 2026 bahkan mencatat pertumbuhan sebesar 33,88 persen. Kenaikan terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang melonjak 356,42 persen atau bertambah Rp884,85 miliar.
Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh PPh Pasal 25/29 Badan dari sektor industri pengolahan yang tumbuh 630,37 persen atau naik Rp787,96 miliar, disusul sektor pertanian yang meningkat 511,09 persen atau bertambah Rp98,17 miliar.
Menurutnya, penerimaan pajak di Riau masih sangat bergantung pada sektor kelapa sawit, sehingga dipengaruhi dinamika pasar global dan kebijakan ekspor pemerintah. Selain sawit, penerimaan juga ditopang sektor industri pengolahan, perdagangan besar, dan pertanian.
Di sektor kepabeanan dan cukai, realisasi penerimaan mencapai Rp5,96 triliun atau telah memenuhi 99,13 persen dari target. Bea masuk tumbuh 34,10 persen seiring meningkatnya impor barang modal, termasuk pesawat udara. Sementara bea keluar naik 28,66 persen, didorong ekspor produk turunan kelapa sawit.
Adnan menyebutkan, Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO pada Juni 2026 berada di level 1.029,51 dolar AS per metrik ton dan turun menjadi 1.000,90 dolar AS per metrik ton pada Juli 2026 atau turun sekitar 2,78 persen, namun masih berada pada kolom tarif yang sama.
Sementara itu, PNBP hingga Mei 2026 mencapai Rp579,19 miliar atau tumbuh 14,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan didorong meningkatnya PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
Di sisi belanja, realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp14,01 triliun atau 52,43 persen dari pagu. Secara tahunan, belanja negara mengalami kontraksi 2,41 persen.
Meski demikian, Belanja Pemerintah Pusat meningkat signifikan menjadi Rp4,63 triliun atau tumbuh 42,40 persen. Kenaikan didorong oleh belanja pegawai yang meningkat 38,44 persen, belanja barang naik 16,02 persen, serta belanja modal yang melonjak hingga 421,43 persen. Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga di Provinsi Riau semakin meningkat.
Adapun penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp9,39 triliun atau 52,83 persen dari pagu. Secara tahunan, penyaluran TKD masih mengalami kontraksi 15,51 persen akibat lebih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa. Namun demikian, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap mencatat pertumbuhan positif.
Dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp15,25 triliun dan belanja negara Rp14,01 triliun, APBN Regional Riau hingga Juni 2026 masih membukukan surplus sebesar Rp1,23 miliar, mencerminkan kondisi fiskal yang tetap terjaga.