PEKANBARU (RA) - Wakil Bupati (Wabup) Kampar Misharti menghadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang membahas penguatan kemandirian fiskal daerah hingga peluang pemanfaatan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (20/7/2026).
Sarasehan digelar untuk memperkuat komitmen nasional dalam mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Badan Anggaran MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, serta sejumlah narasumber dan pemangku kepentingan.
Narasumber berasal dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kalangan akademisi dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Wakil Bupati Kampar Misharti mengatakan sarasehan tersebut menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah untuk memperluas pemahaman mengenai berbagai instrumen pembiayaan pembangunan yang inovatif.
"Salah satunya adalah peluang pemanfaatan obligasi daerah yang dalam penerapannya harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.
Menurut Misharti, meningkatnya kebutuhan pembangunan menuntut pemerintah daerah untuk mencari terobosan dalam pengelolaan fiskal.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak bisa hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga perlu mengoptimalkan potensi pendapatan dan mempelajari berbagai alternatif pembiayaan yang sah serta berkelanjutan.
"Melalui sarasehan ini, kami memperoleh banyak wawasan mengenai strategi memperkuat kemandirian fiskal daerah, termasuk peluang pemanfaatan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," kata Misharti.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan dan akuntabel.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus memastikan kebijakan fiskal daerah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sarasehan itu, para narasumber juga menyoroti pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kemandirian fiskal.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan efisiensi belanja hingga pemanfaatan skema pembiayaan inovatif yang sesuai dengan regulasi.
Keikutsertaan Pemkab Kampar dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Dengan kapasitas fiskal yang semakin kuat, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.