PEKANBARU (RA) - Tim peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (Unri) bersama Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik (FPsikosospol) Universitas Abdurrab (Univrab) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas integrasi pengelolaan kawasan wisata berkelanjutan di Kota Pekanbaru.
FGD bertajuk “Integrasi Kawasan Wisata Berkelanjutan di Kota Pekanbaru melalui Strategi Joined-Up Governance” itu telah digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Tahun 2026, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Penelitian ini diketuai Fatmawati MSi, dengan anggota tim Muhammad Afdal MSi, M Zacky Faluti MSc, dari FISIP Universitas Riau serta Roza Andriani MSi, dari FPsikosospol Universitas Abdurrab.
FGD menghadirkan sejumlah narasumber dan pemangku kepentingan, di antaranya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pekanbaru Drs. Ingot Ahmad Hutasuhut, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Masriyah, serta Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru, Nurbaiti.
Turut hadir perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pertanian dan Perikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, Kecamatan Rumbai Timur, Kelurahan Limbungan, Ketua Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Kota Pekanbaru, hingga masyarakat di sekitar kawasan wisata.
Sejumlah pengelola destinasi wisata juga terlibat dalam diskusi tersebut, mulai dari Pulau Semut, Duranch, Danau Buatan hingga Taman Bunga Okura.
FGD digelar untuk menggali dan memperdalam informasi mengenai kondisi serta pola pengelolaan sejumlah destinasi wisata tersebut. Informasi dari berbagai pemangku kepentingan nantinya menjadi bahan dalam merumuskan model tata kelola wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Ketua Tim Peneliti, Fatmawati, mengatakan integrasi kawasan wisata tidak bisa dilakukan hanya melalui kebijakan satu instansi. Menurutnya, diperlukan keterlibatan berbagai pihak dengan visi dan pembagian peran yang jelas.
"FGD ini penting karena integrasi kawasan wisata tidak dapat dibangun hanya melalui kebijakan satu instansi. Diperlukan kesamaan visi, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, pengelola destinasi, sektor swasta, akademisi, dan komunitas," kata Fatmawati, Jumat (17/7/2026).
Melalui forum tersebut, lanjut Fatmawati, tim peneliti ingin mendapatkan masukan secara langsung dari para pemangku kepentingan. Masukan itu akan menjadi dasar dalam menyusun model pengelolaan kawasan wisata yang sesuai dengan karakteristik Kota Pekanbaru.
"Melalui forum ini, kami ingin memperoleh masukan langsung dari para pemangku kepentingan sebagai dasar untuk merumuskan model tata kelola wisata yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru," ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan strategi penataan dan pengembangan destinasi wisata di Kelurahan Limbungan dan Okura, Kecamatan Rumbai Timur.
Kawasan tersebut dinilai memiliki sejumlah potensi wisata yang dapat dikembangkan secara terintegrasi, di antaranya Danau Buatan atau Danau Bandar Kayangan, Pulau Semut, Taman Bunga Impian Okura serta destinasi wisata lainnya.
Menurut Ingot, salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait ketentuan garis sempadan sungai dan danau.
"Tahap awal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai garis sempadan sungai dan danau. Kita perlu mengadakan FGD khusus membahas wilayah sempadan danau atau sungai," kata Ingot.
Ia menilai pengembangan pariwisata di kawasan tersebut membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pihak dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku.
"Sekaligus nanti kita juga sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana kita membangun pariwisata dengan kolaborasi dan memanfaatkan regulasi yang ada," ucapnya.
Melalui FGD tersebut, tim peneliti berharap dapat menghasilkan rekomendasi serta model tata kelola kawasan wisata yang mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyelaraskan berbagai kebijakan terkait pengembangan pariwisata.
Model tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat sehingga pengembangan destinasi wisata di Pekanbaru tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.