PEKANBARU (RA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk kesiapan menghadapi penilaian maladministrasi pelayanan publik (Opini Ombudsman RI) yang akan dilaksanakan Ombudsman Republik Indonesia pada 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Riau tidak terlepas dari pendampingan yang selama ini dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Riau.
Menurutnya, kolaborasi tersebut mendorong berbagai pembenahan sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan.
"Alhamdulillah pelayanan publik di Riau semakin meningkat. Kami yakin peningkatan ini karena Pemprov Riau selalu didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama, beserta jajaran. Kami berterima kasih atas kerja sama yang selama ini diberikan kepada kami dalam meningkatkan pelayanan publik. Pendampingan tersebut benar-benar sangat membantu," ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat kemarin.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang terus dikembangkan adalah penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Transformasi digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
"Pelayanan publik kami sudah dilaksanakan dengan baik dan terus mengalami perubahan, termasuk melalui digitalisasi," katanya.
SF Hariyanto menilai peningkatan pelayanan juga terlihat di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut dinilai mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi fasilitas maupun pengelolaan keuangan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurutnya, meningkatnya pendapatan BLUD menjadi salah satu indikator bahwa kualitas layanan rumah sakit semakin baik dan semakin dipercaya masyarakat.
"Optimalisasi pelayanan di RSUD Arifin Achmad sudah sangat baik. Dokter dan fasilitas kamar terus meningkat. Ini juga menjadi bukti adanya kenaikan pendapatan BLUD yang cukup signifikan," ungkapnya.
Selain sektor kesehatan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan. Di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas layanan sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.
"Begitu pula di dinas-dinas, seperti Bapenda Riau yang pelayanannya semakin baik. Pendapatan dari sektor tersebut juga mengalami kenaikan yang luar biasa. Tentu peningkatan pelayanan ini juga karena adanya pendampingan dari Ombudsman Riau," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, mengatakan kunjungannya ke Riau merupakan bagian dari agenda monitoring sekaligus penguatan terhadap Ombudsman RI Perwakilan Riau menjelang pelaksanaan penilaian pelayanan publik secara nasional.
Ia menjelaskan, pada pertengahan Juli 2026 Ombudsman RI akan memulai tahapan penilaian maladministrasi pelayanan publik terhadap seluruh kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.
"Kegiatan ini bertujuan melakukan monitoring sekaligus memberikan penguatan kepada rekan-rekan perwakilan di daerah. Pada pertengahan Juli kami akan melaksanakan kick-off penilaian Ombudsman terhadap seluruh kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah," ujar Nuzran.
Menurutnya, hasil penilaian tersebut akan diumumkan dalam agenda nasional pada Desember 2026 yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
"Sebagai puncak rangkaian kegiatan, hasil penilaian seluruh lembaga, kementerian, pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota akan diumumkan langsung di hadapan Presiden Republik Indonesia," katanya.
Nuzran menambahkan, selama proses penilaian yang berlangsung hingga November 2026, Ombudsman RI akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Tim Ombudsman RI Perwakilan Riau juga akan turun langsung meninjau sejumlah instansi dan OPD yang menjadi objek penilaian, terutama terkait kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
"Tentu ke depan kami akan lebih intens berkoordinasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Proses penilaian ini cukup panjang hingga November, sehingga Ombudsman Riau akan turun langsung meninjau OPD yang menjadi fokus penilaian terkait substansi dan pelayanan dasar," pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Plt Gubernur Riau didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapenda Riau, Direktur Utama RSUD Arifin Achmad, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau. Sementara itu, Nuzran Joher didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat, serta Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan.