INHU (RA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Capaian tersebut ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2025 yang diterima langsung oleh Bupati Inhu Ade Agus Hartanto di Auditorium BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru, Kamis (18/6/2026) kemarin.
LHP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Riau yang diwakili Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.II Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr Juska Meidy Enyke Sjam.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan dan standar pengelolaan keuangan negara.
Dalam arahannya, Juska Meidy Enyke Sjam memberikan apresiasi terhadap konsistensi Pemkab Inhu yang mampu menjaga opini WTP dari tahun ke tahun.
Menurutnya, opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Kami berharap pencapaian ini tidak hanya menjadi sebuah tradisi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan,” ujarnya.
Bupati Inhu Ade Agus Hartanto menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP ke-10 merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Tahun 2025 untuk yang ke-10 kalinya. Ini menjadi bukti nyata bahwa kami terus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab,” ungkap Ade Agus.
Ia menegaskan, capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemkab Inhu untuk terus meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Turut mendampingi Bupati Inhu dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu Zulfahmi Adrian, Ketua DPRD Inhu Sabtu P Sinurat, Kepala BPKAD Inhu Ria Herlin, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.