JAKARTA (RA) - Pemerintah terus mematangkan persiapan penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini diyakini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mampu menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah serta meningkatkan nilai tambah industri sawit dalam negeri.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan program biodiesel telah menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil sekaligus memperbesar pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik.
"Program biodiesel menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi dalam negeri sekaligus mendukung transisi energi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan," kata Eniya dikutip dari investortrust.id, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, sejak pertama kali dijalankan pada 2015, program biodiesel telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor energi maupun perekonomian nasional. Selain memperkuat pasar domestik, kebijakan tersebut juga dinilai mampu menjaga stabilitas industri kelapa sawit di tengah fluktuasi pasar global.
Pada implementasi B40 sepanjang 2025, realisasi penyaluran biodiesel mencapai 14,94 juta kiloliter atau sekitar 95,67 persen dari total alokasi sebesar 15,61 juta kiloliter.
Dari capaian tersebut, pemerintah mencatat penghematan devisa mencapai Rp133,3 triliun. Selain itu, program B40 juga menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar Rp20,92 triliun, menyerap sekitar 1,88 juta tenaga kerja, serta berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 39,66 juta ton CO2.
"Capaian tersebut mencerminkan kontribusi biodiesel dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional," ujar Eniya.
Menjelang implementasi B50, pemerintah memastikan seluruh tahapan dilakukan secara cermat melalui serangkaian evaluasi dan pengujian teknis yang komprehensif.
Pengujian dilakukan di berbagai sektor pengguna, mulai dari kendaraan otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, transportasi laut, pembangkit listrik hingga sektor perkeretaapian.
Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan penggunaan B50 dapat berjalan aman, andal, dan sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.
Selain aspek teknis, pemerintah juga mempertimbangkan faktor keekonomian dan keberlanjutan dalam pengembangan biodiesel. Dukungan implementasi program dilakukan melalui mekanisme insentif yang bersumber dari pengelolaan dana sawit sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Eniya menegaskan pengembangan biodiesel tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan energi nasional, keberlanjutan industri sawit, serta stabilitas ekonomi.
"Pemerintah terus melakukan evaluasi dan koordinasi lintas sektor guna memastikan implementasi program biodiesel berjalan optimal dengan memperhatikan aspek energi, industri, keekonomian, dan keberlanjutan," jelasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan energi domestik yang semakin besar akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya kemandirian energi Indonesia di masa mendatang.
"Melalui pemanfaatan energi domestik dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Indonesia ingin membangun sistem energi yang semakin mandiri, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutup Eniya.