PEKANBARU (RA) - Sejalan dengan arah pembangunan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025–2029, Pemerintah Provinsi Riau telah memetakan wilayah pengembangan sesuai karakteristik dan potensi masing-masing daerah.
Diantaranya, pada wilayah Dumai dan sekitarnya diarahkan sebagai kawasan industri, energi, dan hilirisasi. Kota Pekanbaru dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Pelalawan dan Siak diperkuat sebagai kawasan industri pengolahan dan investasi PMA.
Kemudian Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, dan wilayah lainnya diarahkan pada penguatan agroindustri, perkebunan, dan sektor berbasis potensi lokal.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyebutkan dari realisasi investasi yang ada saat ini, investasi masih terkonsentrasi di beberapa daerah utama.
"Saat ini masih terfokus pada 5 daerah. Seperti Dumai sekitar Rp3,04 triliun, Pekanbaru sekitar Rp2,55 triliun, Indragiri Hilir sekitar Rp1,74 triliun Rokan Hilir sekitar Rp1.1 triliun serta Pelalawan sekitar Rp1,04 triliun," kata SF Hariyanto.
Sementara beberapa wilayah lainnya masih perlu terus didorong agar pertumbuhan investasinya semakin meningkat sesuai karakteristik dan potensi wilayah masing-masing.
"Karena itu, kami berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya terfokus pada kawasan investasi yang sudah tumbuh, tetapi juga mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial lainnya di Provinsi Riau agar
pertumbuhan ekonomi semakin merata," katanya.
Pihaknya berharap investasi yang masuk ke Provinsi Riau dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah.
"Karena itu, kami mendorong pelaku usaha untuk menggunakan Bank Riau Kepri Syariah sebagai mitra utama dalam aktivitas transaksi dan layanan keuangan di daerah," katanya.
Pemerintah Provinsi Riau, dikatakan Plt Gubri, terus berkomitmen menghadirkan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, mudah, dan akuntabel guna menciptakan kepastian hukum serta kenyamanan berusaha bagi investor.
"Pada kesempatan ini, kami juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Data yang akurat sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, arah investasi, penguatan ekonomi daerah, hingga pengambilan keputusan yang tepat sasaran," ungkapnya.