RIAU (RA) - Rencana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk sektor perkebunan sawit mulai digodok serius oleh Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau.
Namun, kebijakan ini belum akan diputuskan dalam waktu dekat karena masih dalam tahap kajian mendalam.
Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, menegaskan pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar tidak terburu-buru. Menurutnya, potensi pajak baru tersebut harus dianalisis secara komprehensif sebelum diterapkan.
"Pansus mendorong Pemprov untuk melakukan analisa dan kajian terhadap potensi baru ini. Pertama dari sisi regulasi, kemudian teknis operasionalnya seperti apa," kata Abdullah, Senin (6/4/2026).
Tak hanya itu, aspek dampak ekonomi juga menjadi perhatian utama. Pansus menilai, penerapan PAP di sektor sawit bisa berdampak luas, baik bagi pelaku usaha maupun petani.
"Yang ketiga, dampaknya. Baik terhadap pengusaha maupun petani. Apakah nanti berpengaruh terhadap harga TBS (tandan buah segar), ini harus dihitung secara rinci," ujarnya.
Abdullah menyebut, hingga saat ini kajian tersebut masih berjalan dan belum mencapai tahap final. Karena itu, berbagai masukan dari publik, termasuk pro dan kontra yang muncul, dinilai sebagai bagian penting dalam proses perumusan kebijakan.
"Ini memang masih dalam proses analisa, belum selesai. Ketika muncul pro dan kontra, itu hal yang wajar. Justru ini jadi pembelajaran untuk kita semua dalam membangun Riau," jelasnya.
Ia berharap, seluruh pihak bisa terlibat aktif memberikan pandangan agar kebijakan yang diambil nantinya benar-benar berpihak pada kemajuan daerah tanpa merugikan masyarakat, khususnya petani sawit.