ROKAN HULU (RA) - Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM, menghadiri pertemuan strategis yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait percepatan pembangunan infrastruktur daerah, di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Forum tersebut membahas efektivitas serta kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan pinjaman daerah, guna memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Rokan Hulu menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam diskusi tersebut.
Kehadiran Bupati Anton mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mendorong percepatan pembangunan, khususnya di sektor pelayanan kesehatan, termasuk rencana pembangunan gedung RSUD Rokan Hulu.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni, dan diikuti sejumlah kepala daerah yang tengah merencanakan skema pembiayaan melalui pinjaman kepada pemerintah pusat, termasuk melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dalam arahannya, Agus Fatoni menegaskan bahwa pemanfaatan pinjaman daerah harus diimbangi dengan penguatan kemandirian fiskal. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sejumlah langkah strategis.
Langkah tersebut meliputi optimalisasi sumber pendapatan yang sudah ada (intensifikasi), penggalian potensi baru (ekstensifikasi), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan digitalisasi untuk pengawasan dan monitoring, serta inovasi dalam pelayanan dan pengelolaan pajak maupun retribusi.
Menanggapi hal itu, Bupati Anton menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu tetap mengacu pada kebijakan nasional, dengan tujuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan publik, terutama di bidang kesehatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan terus mengoptimalkan berbagai potensi daerah guna memperkuat kapasitas fiskal, sehingga pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
Melalui partisipasi dalam forum ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.