PEKANBARU (RA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama unsur pemerintah daerah, Satgas kabupaten/kota, mitra, yayasan, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi Riau, Sabtu (21/2/2026).
Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari safari konsolidasi nasional guna memastikan optimalisasi pelaksanaan program di daerah.
"Kehadiran kami untuk memastikan tugas-tugas kepala SPPG berjalan sesuai SOP, sehingga tidak terjadi kejadian menonjol. Semua tahapan sudah ada standar operasional prosedurnya," ujar Sony.
Sony mengungkapkan, hingga saat ini telah berdiri 633 SPPG di Riau. Seluruh bangunan tersebut dibangun oleh mitra dan masyarakat. Secara nasional, program MBG telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat.
"Program ini sudah berjalan 13 bulan. Di Riau sendiri ada 1,42 juta penerima manfaat, didukung 25.851 relawan dan 2.640 supplier," jelasnya.
Sony menegaskan setiap Kepala SPPG wajib memiliki media sosial sebagai sarana informasi publik. Melalui kanal tersebut, menu harian harus diumumkan secara terbuka, termasuk jenis makanan, harga bahan, hingga kandungan gizinya.
"Hari ini dimasak apa, ada nasi, buah apa, sayurnya apa, ikannya apa, harganya berapa, kandungan gizinya bagaimana - semuanya harus diinformasikan. Ini bentuk transparansi," tegasnya.
Menurutnya, keterbukaan tersebut membuka ruang kontrol sosial. Jika ditemukan ketidaksesuaian harga atau kualitas, masyarakat diminta segera melaporkan.
"Sekarang ada 60 juta penerima manfaat. Mereka adalah pengawas. Kalau menunya tidak bagus, langsung berkomentar, memberi kritik, bahkan review," katanya.
Sony juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau beserta jajaran yang dinilai aktif berkolaborasi dengan SPPG dan mitra. Target pembangunan di Riau diperkirakan bisa mencapai 800 SPPG. Saat ini 633 titik sudah berdiri, sementara sisanya masih berproses.
BGN juga telah menutup portal pendaftaran SPPG baru. Jika masih ada kebutuhan tambahan di kecamatan tertentu, pemerintah daerah diminta bersurat resmi melalui bupati atau wali kota untuk dilakukan verifikasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa forum konsolidasi menjadi momentum menyamakan persepsi sekaligus menyelesaikan perbedaan pandangan dan kendala teknis di lapangan.
"Awalnya progres di Riau kurang menggembirakan, tetapi hari ini Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Sedikit lagi target kita tercapai," ujarnya.
Ia menyebutkan terdapat 223 usulan tambahan untuk daerah terpencil yang sudah diajukan. Pemprov Riau juga merasakan dampak ekonomi langsung dari program MBG.
"Salah satu dampak nyata adalah perputaran anggaran langsung ke daerah. Bahkan untuk tujuh sekolah kejuruan boarding school yang sebelumnya dibiayai APBD, sekarang sudah masuk program MBG. Pemerintah daerah bisa menghemat sekitar Rp45 miliar," jelas Syahrial.
Menurutnya, penghematan tersebut dapat dialihkan untuk program prioritas lainnya, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami defisit.
"Ini bentuk kolaborasi dan sinergi. Kami optimistis target 2,1 juta penerima manfaat di Riau bisa tercapai dalam waktu tidak terlalu lama," pungkasnya.