PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi Riau menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah, Komplek Kediaman Gubernur Riau, Kamis (29/1/2026).
Dengan agenda tindaklanjut pengaduan masyarakat terkait Tanah Barang Milik Negara Hulu Migas dan Tata Kelola Hutan Pertanian di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyebutkan pihaknya siap bersinergi dengan pihak manapun untuk kepentingan masyarakat.
"Tadi sesuai kesepakatan, DPD RI siap mendukung dalam penyelesaian masalah ini, sama-sama kita berjuang. Karena ini bukan lagi soal siapa yang benar dan salah, namun lebih kepada mencarikan solusi agar tidak ada masyarakat yang dirugikan," kata Plt Gubernur Riau.
Terhadap jalan poros Pekanbaru-Dumai sepanjang kilometer yang ditetapkan sebagai aset BMN oleh Kementerian Keuangan, dikatakan SF Hariyanto, pihaknya telah bermohon kepada Presiden RI Jokowi pada 2024 lalu.
"Saat saya masih menjadi Pj Gubernur, Pemprov Riau telah bersurat kepada Presiden RI dengan Nomor: 180/HK/2508 perihal permasalahan poros jalan Pekanbaru-Dumai, substansi surat di sepanjang 180 KM yang dibuat oleh PT Caltex Pacific Indonesia, saat ini terdapat bangunan dan tanaman milik masyarakat setempat yang sudah bersertifikat dan alas hak lainnya," kata SF.
Dan untuk kepastian hukum dan serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sepanjang poros jalan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau bermohon pertimbangan Bapak Presiden dapat mengeluarkan hak atas tanah masyarakat dari Aset Barang Milik Negara.
Terbaru, DPRD Riau dan Pemprov Riau juga telah melakukan kunjungan ke Kementerian Keuangan pada 27 Januari 2026 lalu.
"Dari hasil tersebut, disepakati KKKS PT PHR memberikan data kejelasan titik awal dan akhir BMN 180 kilometer dalam waktu dua minggu. Kemudian, untuk Jalan Sudirman Kota Dumai, masayarakat yang terdampak atau tidak termasuk dalam BMN akan dikeluarkan dari S-28 BMN," katanya SF Hariyanto.
Namun, terhadap BMN 180 Kilometer poros Pekanbaru-Dumai, pihak DJKN belum menentukan sikap dan akan melakukan pengkajian ulang.
Kemudian, untuk relokasi Taman Nasional Tesso Nilo, SF Hariyanto mengatakan pihaknya telah menyempurnakan SK Tim Percepatan Pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo (TP2TNTN) pada 22 Desember 2025 lalu.
Dengan langkah tindaklanjut yang telah dilakukan yakni melakukan sosialisasi, percepatan verifikasi data dan pendampingan pendataan.
"Sudah 227 Kepala Keluarga yang direlokasi. Dan ada 15 kelompok masyarakat yang jumlahnya lebih murang 7000 hektare akan menyerahkan ke negara. Ini kita dorong percepatan pendataannya, agar segera selesai persoalannya," kata SF Hariyanto.
Sementara itu, Wakil Ketua BAP DPD RI, Adriana Charlotte Dondokambey menyebutkan pengaduan masyarakat Riau terkait persoalan tanah, yang menimbulkan konflik sosial dan ketidakadilan menjadi tujuan pihaknya melakukan kunker ke Riau.
"Dalam konteks ini, kehadiran BAP DPD RI hadir sebagai muara aspirasi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap suara dan keluhan akan ditransformasikan menjadi rekomendasi konkret, pengawasan yang efektif dan kebijakan berpihak kepada masyarakat," katanya.
Adriana menjelaskan, posisi dan kewenangan BAP DPD RI dalam menangani berbagai aspirasi yang masuk, khususnya terkait pertanahan di Riau. Karena itu, pihaknya memiliki kewajiban memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.
"BAP DPD RI bertindak sebagai mediator dan fasilitator, sehingga kami hadir untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini antara masyarakat dengan instansi pemerintah terkait," katanya.
"Kemudian memfasilitasi dialog melalui RDP untuk mencari titik terang dan solusi yang berkeadilan, serta mencatat dan mendokumentasikan serta menganalisis setiap keluhan untuk diangkat menjadi pengawasan dan rekomendasi kebijakan," pungkasnya.