PEKANBARU (RA) - Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini masih 'menyusu' ke Pemprov Riau, namun menghasilkan sedikit atau bahkan tidak menghasilkan PAD.
Anggota Komisi I DPRD Riau Andi Darma Taufik menyebutkan kondisi ini perlu menjadi perhatian Pemprov Riau.
"Banyak BUMD di Riau yang menghasilkan sedikit deviden dan hanya membebankan APBD. Ini perlu evaluasi Pemprov Riau," kata Andi Darma Taufik.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu merekomendasikan agar sejumlah BUMD dapat digabungkan untuk meringankan beban APBD dan membantu efisiensi.
"Kita rekomendasikan BUMD ini untuk di-merger saja. Karena kan Komisaris dan pejabat didalamnya dibayarkan terus gajinya, disuntik terus modalnya. Jadi kita bisa memaksimalkan efisiensi dan meringankan beban APBD," kata Anggota Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau itu.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini memiliki beberapa BUMD. Diantaranya PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) yang merupaka BPD yang telah beralih ke sistem syariah, melayani wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang bergerak di bidang pengelolaan lapangan minyak (blok migas), perhotelan, dan jasa, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) yang bertindak sebagai holding company untuk investasi daerah dan PT Riau Petroleum yang fokus pada sektor energi, khususnya menampung Participating Interest (PI) 10 persen di blok migas seperti Blok Rokan, Siak, dan Kampar.
Setelahnya PT Jamkrida Riau yang merupakan penjaminan kredit daerah, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) yang berfokus pada permodalan untuk UMKM serta PT Riau Pangan Bertuah yang berfokus pada stabilisasi harga kebutuhan pokok dan pangan.